Loading...

Senin, 04 Juli 2011

Kemiskinan di Indonesia dan Realitas kehidupan Bangsa

Beberapa pihak menyebut salah satu indikasi kekurangberhasilan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah masih tetap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Namun, Presiden SBY justru mengklaim bahwa pemerintahannya telah sukses menurunkan angka kemiskinan.

Presiden menyebut, penurunan angka kemiskinan selama enam tahun masa pemerintahannya sudah 3,6 persen. Disebut, angka kemiskinan pada 2004 adalah 16,9 persen. Lalu, selama enam tahun pemerintahannya, angka itu disebutnya turun menjadi 13,3 persen. Menurut Presiden, penurunan tersebut, sudah lebih baik daripada capaian negara-negara lain. Presiden menambahkan, sebuah studi mengatakan bahwa sebuah negara bisa dikatakan baik jika mampu mengurangi angka kemiskinan hingga 0,3 persen setiap tahun.

Dalam lampiran Pidato Kenegaraan (16/8/2010) dipaparkan pula bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2010 menurun dibanding tahun 2009. Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional), baik secara absolut maupun persentase mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pada bulan Maret tahun 2009. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta menurun menjadi 31,02 juta pada bulan Maret 2010.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 menurun sebesar 1,51 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2009, atau setara dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,82 persen.

Selama periode Maret 2009 hingga Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta, yaitu dari 11,91 juta pada bulan Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada bulan Maret 2010. Sementara itu, di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang, yaitu dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada bulan Maret 2010. Meskipun demikian, proporsi jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada bulan Maret 2009, sebanyak 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada bulan Maret 2010 menjadi sebesar 64,23 persen.

Klaim pemerintah yang sedang berkuasa itu adalah wajar. Semua pemerintah Indonesia, dari sejak rezim Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY, selalu mengatakan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebagai bukti tekad untuk mengakhiri kemiskinan yang membelenggu rakyat.

Tapi target mengakhiri (mengurangi) kemiskinan itu, selalu masih jauh dari harapan. Hingga hari ini, lebih 90 juta rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, jika mengacu pada kriteria Bank Dunia, berpendapatan minimal USD 2 per kapita per hari.

Dan jika mengikuti standar yang digunakan pemerintah (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yakni Rp.211,726) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Turun 1,51 juta dibandingkan dengan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen).

Penurunan ini jauh lebih kecil daripada penurunan angka kemiskinan dari Maret 2008 ke Maret 2009. Sebagaimana dikemukakan Kepala BPS Rusman Herawa, pada Maret 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa, sementara pada Maret 2008 mencapai 34,96 juta jiwa, turun 2,43 persen. Sedangkan penurunan angka kemiskinan dari Maret 2009 ke Maret 2010 hanya sebesar 0,82 persen.

Jika dilihat dalam realita, jumlah penduduk miskin Indonesia jauh dari angka yang dipublikasikan pemerintah (BPS) tersebut. Pertanyaannya, apakah realistis orang yang berpengeluaran Rp.7000 per hari untuk semua kebutuhannya, mulai dari makan dan segala kebutuhan lainnya, tidak lagi tergolong miskin.

Barangkali akan lebih realistis bila penentuan garis kemiskinan mengacu pada Bank Dunia yakni berpendapatan sebesar USD 2 per kapita per hari, ekivalen Rp. 552.000 per bulan (kurs Rp.9.200/USD 1). Jika mengacu pada Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 90 juta orang.

Maka, kini saatnya para elit (penguasa) pengambil kebijakan politik ekonomi Indonesia segera bertobat, supaya rakyat tidak makin miskin. Guru Besar IPB Prof Ali Khomsan dengan nada tanya mengatakan apakah pemerintah telah gagal dalam program penanggulangan kemiskinan? Bagaimana dampak program beras untuk rakyat miskin (raskin), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), sekolah gratis, kompor gas gratis yang selama ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat miskin?

Menurut Prof Ali Khomsan, kehidupan yang kini dirasakan semakin sulit membuat rakyat miskin memimpikan kembali zaman normal ataupun zaman Orde Baru yang meski sama-sama sulit, saat itu harga pangan relatif terjangkau oleh daya beli mereka.

Semua rakyat kecil merasakan betapa harga berbagai barang, termasuk kebutuhan bahan pokok semakin membubung, terlebih setelah pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, mulai 1 Juli 2010. Tentu saja, kondisi ini membuat beban rakyat yang sudah berat semakin berat.

Dengan tidak menafikan perlunya statistik naik turunnya angka kemiskinan, tetapi yang lebih merasakan apakah akibat dari kenaikan harga ini sangat luar biasa adalah rakyat miskin itu sendiri. Bagi mereka, logika dan realitasnya adalah jumlah warga miskin akan bertambah banyak karena harga-harga semakin tinggi dan tidak diimbangi kenaikan pendapatan. Akibatnya, semakin banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Mungkinkah orang mampu memenuhi gizi jika hanya mampu makan sekali sehari tanpa lauk yang memadai? Mungkinkah seseorang memenuhi kebutuhan kesehatan hidup dan pendidikan anak-anaknya jika untuk membeli beras saja dia tidak mampu?

Hal ini pulalah menjadi lingkaran setan kemiskinan yang Indonesia tidak pernah keluar dari belenggunya. Semua orang tahu bahwa jalan yang bisa digunakan untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan adalah kesempatan memperoleh pendidikan. Namun kemiskinan, telah membuat si miskin sulit untuk memperoleh pendidikan. Karena kebijakan pendidikan tidak memberi kesempatan luas kepada orang miskin.

Pelita Online, sebuah media penguatan masyarakat sipil menulis, beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan cenderung mengalami kegagalan karena pendekatan yang digunakan juga salah dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan yang banyak dialami masyarakat (www.lkts.org/pelita-online/index.php).

Pertama, kebijakan yang tidak menyentuh pada akar persoalan kemiskinan masyarakat. Kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhanya dan semakin terpuruk pada kemiskinan disikapi dengan memberikan konversi dan pembagian beras dan lain sebagainya.

Kedua, sebagai persoalan multikompleks, seharusnya pendekatan yang digunakan juga tidak melulu pada satu aspek akan tetapi banyak aspek secara terpadu, konsisten, dan berkesinambungan harus dilakukan. Termasuk pelibatan warga miskin untuk mampu menemukan akar persoalan kemiskinan yang dihadapi, juga harus dilakukan.

Ketiga, konsep pengentasan kemiskinan yang berbeda pada (pemerintah, LSM, perguruan tinggi) membuat konsep ini tidak membekas pada warga miskin. Keempat, pengentasan warga miskin dijalankan sebagai proyek dengan target-target tertentu dan waktu yang tersedia terbatas. Pemikiran mengenai proyek membuat orang mudah terjebak, bahkan menjadi kesempatan menjarah uang Negara (korupsi). Makanya, miskin masih menjadi salah satu tanda Indonesia hari ini.BI/CRS-MS (Berita Indonesia 81)

Makin Dililit Utang
Indonesia masih terus terjebak dalam perangkap utang permanen. Gali lobang untuk menutup lobang. Utang untuk menutupi defisit anggaran serta membayar cicilan utang dan bunganya. Sehingga, Indonesia hari ini, makin dililit utang.

Belum Mandiri: Indonesia masih terus terjebak dalam perangkap utang permanen, gali lobang untuk menutup lobangJumlah nominal utang luar negeri terus membesar berlipat-lipat. Sebagian rakyat merasa tertipu ketika pada masa kampanye didengung-dengungkan bahwa pemerintah telah melunasi utang kepada IMF, titik! Seolah pemerintah tidak lagi gemar berutang. Padahal, kegemaran berutang ke luar negeri masih terus berlanjut, bahkan semakin besar.

Belakangan, pemerintah Indonesia mengakui belum bisa melepaskan diri dari utang sebagai sumber pembiayaan anggaran negara atau APBN. Tapi anehnya, pengakuan itu tidak diiringi dengan sikap dan kebijaksaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang tersebut.

Terus apa jadinya? Tulis Chris Komari, seorang warga Indonesia yang kini bermukim di Amerika, dalam e-mailnya kepada Redaksi Berita Indonesia (21/11/2010). “Apakah pengakuan itu hanya sekadar minta belas kasihan dari rakyat? Mengaku tapi tidak mau berubah, ya apa artinya?
Chris Komari mempertanyakan kalau pendapatan negara cuma Rp 911.475. 000.000, kenapa pemerintah harus menghabiskan dana atau pembelanjaan sebesar Rp 1.009.485.000.000? Dalam bahasa sehari-harinya, kalau pendapatan hanya Rp 900.000, kenapa harus belanja sebanyak Rp 1.000.000. Ya jelas akan minus terus atau bahasa APBN-nya defisit terus. Apalagi kalau dana pendapatan itu termasuk utang. “It is pretty simple mathematic. Spend what you have, and not what you wish to have or what you wish to borrow or getting loans!” katanya.

Sudah utang, malah belanjanya lebih besar dari jumlah uang yang dimiliki termasuk uang utang? Itu namanya double deep alias boros. Menurut Chris, itulah wajah APBN Indonesia saat ini. Dia menilai pemerintah pusat terlalu boros dan terlalu rakus dalam mengembat dana rakyat yang ada dalam APBN.

Dia memperkirakan, selama 6 tahun terkahir, pemerintah pusat rata-rata menghabiskan dana APBN sebesar 70%, bahkan tahun 2008 sampai 77.88%. Sementara itu sisanya yang hanya 30% atau sampai 22.12% diturunkan ke daerah yang masih harus dibagi-bagi lagi ke 33 propinsi, 491 kota madya dan kabupaten, 5.263 kecamatan dan 69.919 desa.

“Kalau uang yang begitu kecil 22.12% dari sisa APBN yang mayoritas diembat oleh pemerintah pusat yang masih harus dibagi-bagi oleh sekian banyak pemerintah daerah, kira-kira berapa dana yang akan masuk desa, bila dana yang sudah sekecil itu harus disunat lagi di tingkat propinsi, tingkat kabupaten dan kotamadya dan di tingkat kecamatan?” Chris bernada tanya.

Menurutnya, sudah tahu begini, pemerintah pusat tidak tanggap dan tidak mampu melakukan reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada hutang dan melakukan terobosan untuk menghilangkan defisit di APBN. Malah, katanya, pemerintah pusat terus ngutang dengan sudah menandatangani 20 jenis hutang baru.

Chris KomariPemerintah pusat bukannya mengurangi pemborosan, malah meningkatkan pemborosan dengan memperbesar jumlah menteri ditambah wakil menteri dan belum lagi munculnya komisi ini dan komisi itu, komite ini dan komite itu, lembaga ini dan lembaga itu yang semuanya budget driven.

Lalu, kata Chris, untuk mengibuli rakyat supaya hutang Indonesia itu tidak tampak besar dan berbahaya, pemerintah pusat membungkusnya dengan mengunakan hitungan rasio, bahwasanya hutang Indonesia masih manageable karena rasionya masih di bawah 30% dari total PDB (GNP).

Menurutnya, yang tidak dijelaskan oleh pemerintah pusat adalah fakta dan makna dari rasio itu sendiri, bahwa rasio terhadap PDB mengecil bukan berarti hutangnya juga ikut mengecil. “Secara nominal hutang Indonesia dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan tahun ke tahun semakin besar, sebesar gunung Hilmalaya dan seluas lautan Pacific,” jelasnya.

Dia menyarankan, semestinya pemerintah pusat perlu melakukan empat hal. Pertama, mengurangi total pengeluaran dalam APBN terutama pengeluaran atau pemborosan pemerintah pusat.
Kedua, Indonesia harus bisa membuat APBN tanpa harus ngutang. Do the math! Kalau punya pemasukan cuma Rp 900 milliar, ya jangan bikin APBN dengan pengeluaran Rp 1 trilliun?

Ketiga, pemerintah pusat harus memperbesar dana yang diturunkan ke daerah dari 22.12% menjadi paling tidak 40%. Mayoritas penduduk di Indonesia itu hidup di daerah-daerah, dan bukan di kantor pusat DKI Jakarta.

Keempat, APBN harus dibikin surplus dan paling tidak break even. Dana surplus itu harus disimpan sebagai cadangan devisa atau untuk bayar utang.

Sebab, menurut Chris Komari, kalau pemerintah pusat terus menerus boros sekali, APBN terus defisit, dan APBN harus terus dibiayai dengan dana utang, kapan rakyat Indonesia akan lepas dari cekikan utang dan bisa hidup makmur dan sejahtera dari subsidi pemerintah dan pembagian sumber daya alam yang merata?

Anehnya, kata Komari, sudah tahu begini masih juga dan belum ada indikasi dari pemerintah pusat (Executive, Legislative dan Judikative) untuk berani mengambil kebijaksaan yang bermutu dan melakukan dramatic reformation atau reformasi besar-besaran untuk mengatasi semua itu, agar pemborosan pemerintah pusat dikurangi. Kebijaksanaan yang ada malah sebaliknya, memperburuk suasana, memperbesar pemborosan dan ketergantungan sama utang. Maka, katanya, sempurnalah kebobrokan itu!

Sementara itu, Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang ‘beroposisi’ dengan pemerintah mencatat utang Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. “Utang sebesar itu merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah,” kata Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli. Menurut Rizal, itu menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah.

Rizal juga menjelaskan jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 juta per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala. “Kan aneh, data TIB menunjukkan utang naik, kok berani-beraninya pemerintah bikin iklan utang turun,” katanya.

Total utang pemerintah pusat sampai Mei 2010 telah mencapai USD 175,31 miliar (ekuivalen Rp.1.609,31 triliun dengan nilai tukar Rp.9.180/USD.1). Bahkan berdasarkan perhitungan asumsi makro 2011, jumlah utang pemerintah ini diperkirakan akan mencapai Rp.1.878 triliun.

Rizal RamliJika dilihat dari posisi utang pemerintah (pinjaman luar negeri dan Surat Berharga Negara) yang dirilis Dirjen Pengelolaan Utang, Kemkeu RI, Edisi Juni 2010, telah terjadi kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sangat tinggi dalam kurun waktu 2001-2010. Jika pada akhir tahun 2001 utang pemerintah pusat mencapai USD 122,42 miliar (Rp.1.273,18 triliun dengan kurs Rp.10.400/USD.1), meningkat USD 17.46 milar (Rp. 174, 6 triliun dengan kurs Rp.10.000/USD.1) pada akhir 2004 menjadi USD 139.88 miliar (Rp.1.299,50 triliun dengan kurs Rp.9.290/USD.1).

Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah semakin tinggi terjadi dalam pemerintahan saat ini (2005-Mei 2010), menjadi USD 175.31 miliar (Rp. 1.609,31 triliun dengan kurs Rp.9.180/USD.1). Atau meningkat USD 35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1). Bandingkan dengan utang luar negeri pemerintah Orde Baru (32 tahun) sebesar USD 53.865 (1997) dan akibat diterpa krisis naik sebesar USD 13.463 menjadi USD 67.328 (1998) yang berakibat secara politik dengan lengsernya Presiden Soeharto.

Pemerintah (Kementerian Keuangan) menjelaskan bahwa kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sedemikian tinggi sejak 2005 yakni sebesar USD 35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1), itu berasal dari: Pertama, ?akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Kedua, dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang berakibat: a) Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, b) BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan, c) Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap; Ketiga, pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: a) ?Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; b) Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, Subsidi; c) Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; d) Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; e) Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); dan f) Melanjutkan reformasi birokrasi.

Penjelasan ini menegaskan bahwa pemerintah memang mengandalkan utang, selain untuk membayar cicilan utang masa lalu dan bunganya yang jatuh tempo, juga menjaga stimulus fiskal, membiayai PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan subsidi, juga membiayai insentif pajak dan reformasi birokrasi (remunerasi). Salah satu contoh, reformasi birokrasi yang dibiayai dengan utang luar negeri adalah pemberian remunerasi (dana tunjangan khusus) pegawai Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemerintah terus melanjutkan ketagihan berutang ke luar negeri, pada era pemerintahan saat ini, kendati dengan bunga yang lebih tinggi (komersial). Sebab akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia sudah dibatasi. Pembatasan ini disebabkan status Indonesia yang tidak lagi digolongkan sebagai low income country, di samping adanya batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Dililit utang, itulah Indonesia sampai hari ini. BI/TSL-MS (Berita Indonesia 81)

Treadmill Penegakan Hukum
Kemajuan pesat demokrasi belum berjalan seiring dengan kemajuan penegakan hukum. Kendati para pemangku kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) termasuk para pakar hukum, terlihat sangat riuh dan sibuk berbicara tentang penegakan hukum, ternyata belum ada capain kemajuan yang signifikan. Masih berlari di tempat, capek ngos-ngosan dan berkeringat, tapi masih tetap di tempat. Ibarat berlari di atas ban treadmill.

DIRAGUKAN: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menghadap Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPenilaian ini merupakan rangkuman dari empat orang pakar dan praktisi hukum ternama di negeri ini yang dihubungi Berita Indonesia dan TokohIndonesia.com secara terpisah belum lama ini. Mereka adalah Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, advokat senior; Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, pakar hukum pidana internasional; Prof Dr. Komariah Emong Sapardjaja, Hakim Agung; dan Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb., ACIArb, advokat senior.

Menurut Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, pembangunan hukum di Indonesia selama ini cukup memprihatinkan. Pakar sekaligus praktisi hukum (advokat) kawakan, mantan jaksa dan pendiri LBHI, ini mengatakan sejauh ini penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat. Capek, ngos-ngosan tapi masih di tempat yang sama. “Kita lari di tempat, tidak maju-maju, ngos-ngosan, tapi nggak berhasil. Karena kita belum dapat pemimpin yang tepat, yang visioner dan mempunyai keberanian,” kata mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2004-2009) itu.

Advokat yang oleh TokohIndonesia.com menyebutnya sebagai Lokomotif Demokrasi, itu mengatakan, demokrasi dan hukum itu tidak bisa dipilah (dipisah). Keduanya ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi demokrasi, di sisi lain hukum. “Sebab, demokrasi tanpa hukum dia akan jadi anarki. Orang semaunya. Tapi sebaliknya, hukum saja tanpa demokrasi akan menjadi alat penindas yang berkuasa, hukum tidak berpihak pada rakyat. Makanya perlu hukum yang demokratis. Itulah yang saya pakai istilah demokrasi konstitusional.

Pendapat senada dikemukakan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, seorang pakar hukum pidana internasional, Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Universitas Padjajaran, mantan Kepala Badan Pembaruan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM (2002-2004), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan HAM (2000-2002) dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1998-2000). Dia berperan banyak meletakkan dasar-dasar (undang-undang) yang menentukan arah reformasi di Indonesia.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengibaratkan upaya penegakan hukum dan kepastian hukum di negeri ini seperti orang berlari sampai capek, bercucuran keringat, di atas ban treadmill. (Treadmill adalah mesin dengan ban berjalan yang dapat diatur kecepatan putarnya. Di atasnya seseorang dapat berjalan atau berlari mengikuti kecepatan ban, tetapi tetap tidak bergerak maju dari tempat). Terlihat sibuk dan capek tetapi tetap berlari di tempat. Menurutnya, selama dua belas tahun reformasi belum ada kemajuan signifikan dalam upaya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hukum.

Padahal, menurut Romli, sejak awal era reformasi telah dilakukan peletakan dasar reformasi pembangunan hukum melalui penyusunan undang-undang (legislasi) yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia. Seluruh perundang-undangan dalam keempat bidang hukum tersebut telah diselesaikan dalam kurun waktu empat tahun pertama, disusul dengan beberapa perubahan atas perundang-undangan tersebut, yang telah terjadi dalam kurun waktu dua tahun selanjutnya sampai 2004. Juga diikuti pembentukan lembaga baru, seperti KPK dan Komisi Yudisial serta penguatan lembaga peradilan yang sudah ada.

Namun, keluh Prof. Romli, sebaik apa pun penyusunan UU atau legislasi itu, sepanjang dilakukan manusia yang tidak teguh pada prinsip hukum, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik. Selain itu, katanya, kendala serius yang menghadang kebijakan legislasi tersebut juga terletak pada faktor-faktor nonhukum dan pola penegakan hukum yang belum secara maksimal dapat menimbulkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ilustrasi/soniDia mengatakan kultur bangsa Indonesia tidaklah sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena masalah harmonisasi kehidupan dan hubungan interpersonal ternyata masih menentukan keberhasilan suatu perencanaan dan program dalam mencapai tujuannya. “Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari,” kata Romli Atmasasmita.

Ternyata, katanya, hukum dalam realitas hanya ada dalam genggaman kekuasaan manusia sehingga karakter hukum bisa berubah-ubah, bergantung pada karakter manusia yang menggenggam dan menjalankannya. “Janganlah mencari cita dan idealisme hukum di dalam kenyataan karena langkah seperti itu akan sia-sia belaka dan berujung kekecewaan karena cita hukum dan idealisme hukum yang terdapat dalam textbook layaknya garis pinggir di lapangan sepak bola; wasit yang menentukan tertib-tidaknya permainan,” jelas Prof. Romli.

“Cita hukum, kepastian hukum, dan keadilan hanya ilusi dan mimpi indah para akademisi,” kata Guru Besar Hukum Pidana Internasional itu. Menurutnya, hukum dalam realitas Indonesia kira-kira cocok dengan kata-kata Hobbes, “Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Mereka saling membinasakan.” (homo homini lupus, bellum omnium contra omnes). “Dalam masyarakat modern, kata-kata Hobbes ini dipraktikkan melalui hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Hukum dalam realitas sangat jauh dari cita kepastian hukum dan keadilan, katanya.

“Pembangunan hukum bukan hanya melahirkan undang-undang (ITU) sebanyak-banyaknya (kuantitas), tetapi juga seharusnya memasukkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila sehingga untuk itu diperlukan manusia pemegang amanah penegakan hukum yang berkarakter dan bermoral Pancasila. Pembangunan hukum adalah pembangunan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan serta nilai kemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Pembangunan hukum dan penegakannya bukan sekadar mencapai target memasukkan sebanyak-banyaknya penjahat ke dalam bui, melainkan juga harus dipertimbangkan dan dikritisi bagaimana penjahat-penjahat ini diperlakukan berdasarkan hukum yang berlaku sampai memperoleh putusan pengadilan yang tetap,” jelas Prof. Romli Atmasasmita.

Sementara, Prof Dr. Komariah Emong Sapardjaja, guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung yang kini menjabat Hakim Agung, juga berpendapat, ruwetnya permasalahan hukum sekarang ini sebetulnya bukan karena hukumnya tapi karena penegakannya, dan karena para penegak hukumnya juga. “Yang saya lihat, para penegak hukum itu tidak memegang teguh kode etik dan kode profesinya masing-masing. Mereka juga lupa pada sumpah jabatan ketika dilantik,” katanya.

Lalu kedua, papar Prof Dr. Komariah, tidak ada pengawasan sehingga berbagai kasus itu ditemukan setelah semuanya menjadi ruwet. Sehingga mengurainya juga jadi sulit. Namun, Komariah melihat sebenarnya masih banyak penegak hukum yang jujur. Dia pun melihat untuk mendapatkan para penegak hukum yang jujur itu harus dimulai melalui sistem rekrutmen yang baik, mulai dari rekrutmennya yang harus bersih.

Dalam kaitan ini, Adnan Buyung mengatakan meski perundang-undangan sudah lebih baik dibandingkan dengan masa lalu, tapi hukum tertulis yang sarat dengan etika dan moralitas masih sering tak konsisten dijalankan. Maka, Buyung menegaskan pentingnya karakter yang bersumber dari hati nurani untuk penegakan hukum di negeri ini.

Prof. Dr. Adnan Buyung NasutionMenurut Adnan Buyung, secerdas atau sehebat apa pun seseorang jika tanpa hati nurani bisa buta, bahkan menjadi kejahatan bagi manusia lainnya. Makanya, kata Buyung, kejujuran dan kebebasan hati nurani harus terus dijaga. Dia mengingatkan, substansi hukum adalah keadilan yang mengedepankan etika. “Tetapi, saya harus mengakui, kondisinya kini makin menurun,” kata mantan Ketua Tim 8 Kasus Bibit-Chandra itu.

Adnan Buyung mengingatkan, konstitusi di negeri ini tak ada maknanya jika warganya tak bisa menghayati maknanya dan melaksanakan. Makna konstitusi itu adalah jaminan pada hak asasi manusia.

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb., ACIArb, seorang pakar dan praktisi hukum (advokat) ternama, aktivis HAM dan pengajar di beberapa universitas, di antaranya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, jua memandang persoalan hukum di Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLMIndonesia cukup pelik. Maka, ujarnya, untuk memperbaikinya harus dilakukan perombakan, baik undang-undangnya maupun praktisinya.

Frans menguraikan, hukum kita asalnya dari hukum kolonial Belanda. “Sampai sekarang kita tidak punya keberanian untuk merubahnya, baru KUHP saja. Sebenarnya KUHPerdata dan KUHPidana juga harus diubah. Sudah umur ratusan tahun, sudah tidak layak pakai lagi. Kita harus berani menerobos itu,” katanya. Kemudian, menurut Frans, lembaga-lembaga penegak hukum yang korup seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu harus dirombak. “Profesi hukum seperti advokat itu juga harus dirombak, sudah terlibat dalam mafia peradilan namanya, judicial corruption itu,” kata Pendiri dan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI) itu.

Salahnya, menurut Frans, kita mendahului pembangunan ekonomi, Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MHlalu sekarang baru terpikir pembangunan hukum. “Lain dengan Singapura, setelah memerdekakan diri dari Malaysia, sepuluh tahun pertama, mereka mulai membangun hukum, sehingga hukumnya beres. Lalu, ketika mereka membangun ekonomi, industri, 10 tahun lagi, itu sudah bisa jalan karena pengadilannya sudah jujur, lembaga hukumnya kuat,” jelas Frans memberi bandingan.

Sementara, lanjutnya, kita terbalik, ekonominya maju tapi hukumnya hancur, maka kemudian ikut hancur ekonominya juga. “Jadi ada kesalahan strategi kita dalam pembangunan hukum. Harusnya, dengan pembenahan hukum dulu baru ekonomi,” kata mantan Anggota Dewan Penasehat LawAsia di Perth, 1992-1995 itu.

Frans menegaskan kita tidak akan bisa menegakkan hukum kalau empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan keadvokatan tidak dibersihkan dari perilaku korup. “Kemudian, ada kepemimpinan, etos kerja, etika yang baik dan ada kejujuran. Di situ, barulah kita bisa menuju Indonesia adil dan makmur. Tanpa itu saya kira nonsense,” kata Frans.

Sementara, menurut Prof. Romli Atmasasmita, kegagalan kita selama 60-an tahun merdeka dalam pembangunan hukum dan penegakan hukum adalah karena sering dilupakannya karakter dan moral para pemegang amanah penegakan hukum. Sesungguhnya, menurut Romli, semakin banyak perkara yang masuk dan diputus pengadilan serta semakin banyak manusia yang dimasukkan ke bui, itu suatu pertanda bahwa pembangunan hukum dan penegakan hukum itu telah mengalami kegagalan, bukan harus dinilai dan ditafsirkan sebagai sukses.

“Sukses dalam pembangunan dan penegakan hukum adalah jika perkembangan kejahatan semakin menurun dan mereka yang dibui semakin berkurang sehingga merupakan bukti bahwa kehidupan masyarakat telah tertib dan aman,” kata Romli.

Pemimpin Visioner dan Berani
Menurut Adnan Buyung Nasution dan Frans Hendra Winarta, kegagalan pembangunan hukum terutama karena belum munculnya pemimpin yang visioner dan berani. Adnan Buyung merasa kecewa dengan para pemimpin negeri ini, tidak hanya pemimpin Orde Baru, tetapi juga pemimpin era reformasi ini. Adnan Buyung menilai mereka tidak punya visi dan tidak punya keberanian menegakkan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Adnan Buyung mengungkapkan bahwa dia pernah berbicara (mengusulkan) dengan Presiden Megawati Soekarnoputri tentang bagaimana penegakan hukum dan pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan. ‘Tapi, Ibu Mega nggak begitu responsif. Dua jam saya bicara sampai berbusa-busa dia mendengarkan dengan sangat serius tapi pada akhirnya dia bilang, “Bang, terus bagaimana? Sudah terlanjur begini, kita harus tunggu beberapa generasi lagi,” ungkap Bang Buyung.

Menurut Buyung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun begitu, butuh 20-30 tahun. Sebagai pribadi dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dia sering bicara dengan SBY. “Saya kecewa berat karena tidak boleh menunggu, kita harus mulai dari sekarang mulai. Apapun yang bisa kita lakukan dari sekarang, kita lakukan, “ kata Buyung.

Adnan Buyung melihat, kalau mau kita kembali ke negara hukum, musuh nomor satu adalah bagaimana memberantas korupsi. Tapi, keluhnya, sampai hari ini tidak ada planningnya. “KPK pun nggak punya planning jangka panjang. Sama seperti Komisi Yudisial, juga terlalu cepat mengambil tindakan yang sifatnya memang katakanlah signifikan, semacam shock therapy. Memang mendapatkan applause masyarakat, tapi tidak berjangka panjang,” jelas Buyung.

Penawaran umum perdana saham PT. Krakatau Steel dinilai menguntungkan kelompok tertentuPadahal, menurut Buyung, yang diperlukan sekarang pemikiran yang mendalam bagaimana membuat perencanaan yang panjang. “Langkah demi langkah, sehingga kalau pun kita masih begini, anak cucu kita sudah tertib hukum. Ini pemikiran yang visioner,” ujarnya.

Adnan Buyung memberi contoh tentang pengisian jabatan Jaksa Agung. “Mesti dilandasi betul-betul dengan niat yang bersih, keberanian dan kejujuran pada nurani. Pertaruhannya nyawa. Kalau sekarang, siapapun yang berani memegang jabatan Jakgung, mesti berani mempertaruhkan nyawanya. Sebab musuh kita terlalu besar dari segala lapisan. Korupsi sudah melanda bangsa ini di seluruh lapisan dan bukan hanya korupsi uang, tapi juga mental korup, ya susah. Jadi yang dipikirkan, gimana semua proyek, semua lobang bisa cari uang. Berpikirnya sudah korup.

Berpikirnya, cara apa yang bisa cari uang. Urusan negara yang harusnya diurus dengan baik, oleh pejabat-pejabatnya dia proyekkan. Ada lagi yang berbuat seolah dia menolong negara dengan pengadaan suatu alat yang katanya supaya kerja instansinya efisien, tapi ada udang di balik batu,” kata Adnan Buyung Nasution.

Pendapat senada dikemukakan Frans Hendra Winarta. “Saya pikir itu mengenai leadership, karena memang tidak disiapkan. Kita kan baru berkembang, stok pemimpin terbatas. Karena tidak dipersiapkan, begitulah akhirnya. Kita melihat azas bukan sesuatu yang mesti diperjuangkan. Azas itu dilihat menguntungkan apa tidak? Jadi terbalik, bukan azas diperjuangkan tapi asas untuk menguntungkan. Jadi, dia tergantung pendapat dari luar. Dilihat dulu, sebagian besar setuju apa tidak? Karena tidak ada pendirian,” kata Frans.

Frans tidak hanya bicara penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam penegakan HAM. Perihal penegakan HAM, Frans mengatakan jangan harap generasi ini. “Cucu-cucu kita mungkin baru ada yang mau bongkar, kalau sekarang jangan harap. SBY tidak akan berani mengambil resiko langsung berhadapan dengan jenderal-jenderal,” katanya.

Menurut Frans, soal HAM dan pemberantasan korupsi tidak akan beres kalau penegakan hukumnya tidak beres. “Penjara adalah ujung dari penegakan hukum. Orang dimasukkan di situ untuk dibina supaya jera dan lebih baik. Gimana mau baik, yang membinanya nggak baik?” ujar Frans Hendra Winarta.

Hiruk-Pikuk
Selama 12 tahun era reformasi, hiruk-pikuk penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), begitu riuh. Sebagai contoh, mulai dari hiruk-pikuk tuntutan korupsi mantan Presiden Soeharto, kasus BLBI yang melibatkan beberapa konglomerat, perkara technical asisstance contract (TAC) antara Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas yang diduga melibatkan Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, suap jaksa Urip, kasus teknologi informasi KPU yang mulai disidik KPK, lalu ada kriminalisasi pimpinan KPK, kasus bail out Bank Century, rekening gemuk Polri, kasus mafia pajak (Gayus) dan lain-lain sampai yang terakhir kasus IPO Krakatau Steel.

Begitu hiruk-pikuknya berbagai kasus itu, tapi hasilnya hanya keriuhan, capek dan hanya berlari di tempat. Para konglomerat pengemplang BLBI disambut karpet merah di istana. Ayin difasilitasi kamar sekelas hotel mewah. Pansus DPR skandal Bank Century yang sedemikian gegap-gempita menggelar investigasi dan rapat-rapat terbuka hingga mengambil keputusan secara voting dalam rapat paripurna, terindikasi korupsi; Tapi, KPK, Kejaksaan dan Polri, sampai hari ini belum menemukan bukti korupsi.

Kemudian, Satgas Mafia Hukum begitu sibuk memberi keterangan pers tentang kasus mafia hukum dan mafia pajak, yang semula diungkap oleh Susno, ternyata hanya sampai menjangkau Gayus Tambunan; Bahkan Susno yang dijebloskan. Pegawai rendahan Ditjen Pajak, Gayus pun difasilitasi keluar-masuk tahanan bahkan pelesiran ke Bali dan berani nonton tennis. Kehiruk-pikukan paling akhir, kasus penjualan murah saham BUMN strategis PT. Krakatau Steel, ternyata hanya sekadar hiruk-pikuk. Dan sebagainya, banyak lagi! Semuanya, berjalan di tempat.

Kisah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga laksana berlari di atas kanvas treadmill. Awal reformasi begitu bersermangat, gegap-gempita menyerukan berantas korupsi. Semua undang-undang dilengkapi, KPK pun dibentuk dengan proses yang sedemikian bersemangat. Pembentukan KPK sebagai lembaga ad hoc diperlukan karena institusi kepolisian dan kejaksaan dinilai tak berdaya memberantas korupsi.

Pimpinan KPK pertama pun menggelar berbagai konferensi pers, beberapa kasus korupsi dibongkar dan sekaligus rajin bertemu dengan Presiden. Karena dinilai dekat dengan pusat kekuasaan, mereka pun dinilai tebang pilih. Lalu, pimpinan KPK periode kedua pun menggantikan. Sama dengan pimpinan KPK pertama, juga rajin menggelar konferensi pers, bedanya, mereka tidak rajin bertemu dengan Presiden. Entah ada hubungannya atau tidak, terjadi kriminalisasi KPK. Ketua KPK Antasari didakwa sebagai otak pembunuhan, Bibit-Chandra dituduh memeras. Kasus Bibit-Chandra pun berlarut-larut. Akibatnya, KPK tersandera. Hingga, hari ini, KPK nyaris tiada beda lagi dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Langkah pemberantasan korupsi kembali ke titik semula. Ya, lari di tempat! Maka, tak heran bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mempercayakan penanganan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan oleh Kepolisian, tidak perlu ke KPK. Sebab, apakah kasus itu ditangani KPK atau kepolisian dan kejaksaan, sama saja! BI/CRS-MLP (Berita Indonesia 81)

Korupsi Makin Kreatif

Hari ini, Indonesia terkorup di Asia-Pasifik. Tingkat kreativitas korupsi pun kian canggih. Hari ini, Indonesia seperti menabur angin (reformasi) dan menuai badai (korupsi).

Penyelesaian skandal Bank Century mulai tenggelamHasil survei terakhir Political & Economic Risk Consultancy (PERC), menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Dalam survei tersebut, dipublikasi Maret 2010, indeks korupsi Indonesia mencapai 9,07 dari skala 10. Justru meningkat dari survei tahun 2009 lalu,yakni pada angka 8,32.

Indonesia lebih korup dari (urutan peringkat berikutnya) Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea Selatan, Makau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. PERC adalah sebuah badan riset independen dan penasihat konsultan terkemuka yang memberikan layanan kepada investor dan berbasis di Hong Kong.

Ini suatu peringkat pahit. Setelah Indonesia melakukan reformasi, ternyata hasilnya makin terkorup. Ketika Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis kolom di sebuah Koran ibukota (Sindo 02/05/2008) dengan judul: Menabur Reformasi, Menuai Korupsi? banyak orang memandangnya terlalu pesimistis.

Sebab kala itu, pemerintah begitu kreatif mengembar-gembor keberhasilan memberantas korupsi. Bahkan hingga kampanye Pemilu 2009, pemerintah masih dengan kreatif menjelaskan (mengampanyekan) keberhasilan pemberantasan korupsi. Publik pun masih terkesima dengan tebaran pesona keberhasilan tersebut.

Tetapi setelah disimak lebih dalam, ternyata gerakan reformasi pemberantasan korupsi telah gagal. Persis seperti sudah diungkap oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dua setengah tahun lalu, ketika banyak orang masih terkesima pada bungkusan (kemasan) kampanye keberhasilan pemberantasan korupsi. Kala itu, Komaruddin menuliskan, mengamati secara sepintas fenomena korupsi dalam era Reformasi dan pra-Reformasi tampaknya bagi kita sama saja.

Menurut Komaruddin, reformasi belum mampu melahirkan etos pelayanan publik yang bersih dan gerakan antikorupsi secara masif. “Bahkan ada tendensi bahwa di masa Reformasi korupsi justru kian ganas bagaikan virus yang menggerogoti tubuh. Kalau bagian tubuh yang diserang virus itu hanya permukaan kulit,mungkin tidak terlalu masalah karena kita hanya membutuhkan salep untuk mengobatinya,” paparnya.

Namun ternyata, ungkap Komaruddin, hati dan jantung pun tidak luput dari serangan virus yang berbahaya itu. ”Lembaga-lembaga terhormat di negeri ini yang merupakan hati dan jantung bangsa telah pula digerogoti virus korupsi. Secara teoritis, penanggulangan korupsi yang sudah menyerang hati dan jantung hanya bisa dilakukan dengan cara transplantasi. Namun dalam praktik hal itu tidak mudah,” keluhnya.

Ketua KPK Busyro MuqoddasKala itu, Komaruddin menggelisahkan bahwa kita harus menunggu periode pergantian komposisi lembaga-lembaga pemerintahan dan parlemen lima tahunan secara demokratis melalui pemilu. Komaruddin mengeluhkan hal ini sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Padahal, kata Komaruddin, masa lima tahun sudah cukup untuk membuat virus-virus berkembang biak. “Lebih gawat lagi jika virus itu sudah bercokol di urat nadi sistem birokrasi kita. Sebab, selain tidak mudah untuk memberantasnya, siapa saja yang masuk atau berada dalam sistem itu juga dapat terkena serangan,” jelasnya.

Keluhan Komaruddin itu, senada dengan pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/11) malam, sehari sebelum dia terpilih menjadi Ketua KPK. Dia menilai praktek korupsi di Indonesia sudah mengalami kreativitas yang canggih. Karena itu dibutuhkan adanya komitmen Komaruddin Hidayatberdasarkan common value dalam pemberantasan korupsi.

“Akibat kreativitas korupsi yang semakin canggih itu maka bisa jadi pola perlawanan yang sebelumnya digunakan tidak lagi sesuai. Jadi perlu mengusung ideologi gerakan perlawanan korupsi yang lebih smart,” kata Busyro.

Menurut Busyro, upaya pemberantasan korupsi kini mempunyai tantangan yang semakin besar. “Alasannya, korupsi dilakukan secara sistemik dan menggurita. Karena itu, “siapa pun yang masuk di KPK perlu memperbarui komitmen berdasarkan common value di semua jajaran,” tegasnya.

Pernyataan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Busyro Muqoddas di atas memudahkan dan mengingatkan publik untuk lebih jeli mengamati peningkatan kreativitas korupsi di negeri ini. Seperti keputusan DPR dan hasil audit BPK yang mengindikasikan korupsi semakin canggih dan tamak dalam kasus bail out Bank Century.

Dugaan korupsi yang kian kreatif dan canggih terjadi pada initial public offering (IPO) PT Krakatau Steel, dengan penawaran saham yang terlalu murah, hanya Rp.850 per saham. Diduga terjadi insider trading demi kepentingan partai tertentu. Berbagai pihak memprotes, tetapi pemerintah (Kementerian BUMN) tetap bersikukuh dan telah mencatatkan saham PT KS di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2010.

Hendri Saparini, Ekonom dan Pendukung Citizen Lawsuit Penjualan Saham PT Krakatau Steel mengatakan pelaksanaan initial public offering tersebut menyisakan banyak tanda tanya. Kecurigaan terhadap adanya perdagangan yang melibatkan orang dalam (insider trading), misalnya, belum diinvestigasi maksimal. Masalah penetapan harga saham PT KS pada batas bawah penawaran Rp 850 juga belum diselidiki sungguh-sungguh. Terbukti, pada hari pertama terjadi kenaikan harga saham mendekati 50 persen, bahkan pada hari kedua masih naik lagi hingga Rp 1.340 pada harga penutupan.

Pendapat senada dikemukakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya A Prasetyantoko. Prasetyantoko mengungkapkan, salah satu fakta penting yang harus diusut adalah pelepasan saham oleh investor asing pada hari kedua penjualan, yang mengindikasikan bahwa yang membeli saham adalah investor jangka pendek yang mengambil keuntungan dari selisih harga saham di pasar perdana dengan pasar sekunder.

Begitu kreatif dan canggihnya! Maka, sangat menyedihkan, Indonesia hari ini masih terkorup di Asia Pasifik. Hari ini, Indonesia seperti menabur angin (reformasi) dan menuai badai korupsi).BI/CRS-MS (Berita Indonesia 81)

Minggu, 29 Agustus 2010

HAK MILIK DAN KETIMPANGAN SOSIAL Telaah Sejarah dan Kerasulan

di posting dari ;http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/HakMilik4.html

Oleh Masdar F. Mas'udi

Memang harus tetap diakui, pendekatan pasivisme keagamaan ini
bukan tidak punya keprihatinan atas kemiskinan sebagai derita
kehidupan. Akan tetapi, sekali lagi karena bagi mereka
kemiskinan terjadi karena takdir Tuhan, dan oleh sebab itu
harus diterima dengan segala kepasipan, maka apa yang mereka
lakukan terhadap persoalan itu cukup sederhana: Beri
orang-orang miskin santunan; berupa makanan, pakaian, uang
atau lainnya. Suatu treatment yang benar-benar bersifat
formalistis dan karitatif; semata-mata menuruti perintah
ajaran untuk meringankan beban orang miskin. Tidak pernah jadi
pemikiran mereka, apakah dengan santunan itu si miskin bisa
mengentaskan diri dari derita kemiskinannya. Bagi mereka,
itulah urusan Tuhan: Jika dikehendaki, seketika ia bisa kaya
raya. Tapi jika tidak, usaha apa pun yang dilakukan manusia,
kemiskinan tetap menimpanya.

Menyusul pendekatan pasivisme-religious adalah pendekatan
sekularisme-kapitalis. Apabila pendekatan pertama mengatakan
kemiskinan merupakan urusan Tuhan, pendekatan kedua
mengatakan, seperti halnya persoalan hidup lainnya, kemiskinan
pun merupakan persoalan manusia. Kalau mau dan tahu jalannya,
manusia bisa mengatasinya, dengan kekuatan sendiri. Tuhan
tidak punya urusan dengan soal-soal seperti ini. Hanya, yang
menjadi persoalan mereka, apakah memang perlu kemiskinan itu
diatasi? Bertolak dari pendirian segala sesuatu kemiliki
kegunaan (fungsi)-nya sendiri bagi tertib kehidupan,
pendekatan kedua berpendapat, kemiskinan tidak boleh
ditiadakan. Membiarkan kemiskinan yang 'keterlaluan' memang
tidak bijaksana, akan tetapi melenyapkannya juga bisa
berbahaya. Oleh sebab itu yang penting bukan mengatasi
kemiskinan, melainkan mengendalikannya agar tidak sampai
merusak tatanan. [9]

Mengemban bias kalangan kaya, penganut paham ini memandang
kemiskinan sepenuhnya terjadi atas kesalahan atau kekurangan
yang ada pada diri orang-orang miskin itu sendiri. Yaitu,
karena mereka tidak memiliki sifat-sifat pribadi yang lazim
dimiliki oleh teman-temannya yang kaya. Misalnya: keuletan
mencari duit, gemar menabung, jeli melihat kesempatan usaha,
keterampilan berwiraswasta, dan sebagainya. Oleh sebab itu,
satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib si miskin, jika
dianggap perlu, adalah pendidikan sebagai upaya pengembangan
sumberdaya untuk menanamkan sifat-sifat tersebut pada diri
pribadi orang-orang miskin. Kemiskinan adalah suatu fenomena
yang berskala perorangan, dan karena itu harus didekati juga
dalam skala perorangan. Realitas sosio-struktural, di mana
orang-orang kaya dan kalangan mapan lainnya menyandarkan
kepentingannya, tidak ada sangkut paut apa pun dengan masalah
kemiskinan.

Sementara itu mempersiapkan orang miskin menjadi berpotensi
kaya -dengan strategi pendidikan- memerlukan modal yang tidak
sedikit. Untuk pendidikan perlu banyak sarana dan prasarana
yang tidak murah. Sesudah pendidikan modal usaha juga harus
disediakan. Artinya, bahwa program memecahkan kemiskinan, pada
ujungnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat
miskin itu sendiri, tapi oleh orang-orang kaya juga. Dengan
demikian, usaha mengatasi kemiskinan, menurut teori ini, akan
selalu ditunggangi oleh kepentingan pihak kaya dalam
mempertahankan kekayaannya di satu pihak dan melanggengkan
ketergantungan si miskin kepada mereka di lain pihak. Apa yang
dilakukan negara-negara kapitalis terkemuka kepada
negara-negara dunia ketiga belakangan ini memperlihatkan
dengan jelas skenario tadi.

Meski begitu, paradigma sekular-kapitalisme ini bukan tidak
punya daya tarik. Buat banyak orang yang gampang silau dengan
kekayaan dan (karena itu) kurang mau berpikir sedikit lebih
kritis, daya tarik itu terletak pada tercapainya tingkat
kemakmuran material dalam masyarakat yang sejak lama
menerapkan konsep kapitalisme secara seksama. Misalnya
Amerika, Jepang dan beberapa negara di Eropa Barat. Seperti
diketahui, tingkat pendapatan per kapita di negara-negara ini
memang yang tertinggi di antara semua negara lainnya. Akan
tetapi apabila kita lihat lebih teliti dan dalam perspektif
sosial yang lebih luas, akan segera terasa bahwa paradigma
sekular-kapitalisme ini tetap merupakan musuh keadilan yang
wajib diperangi, karena beberapa bukti. Pertama, di lingkup
masyarakat yang menerapkan konsep itu sendiri, ketimpangan
sosial antara golongan kaya dan yang miskin cenderung semakin
tajam. [10] Bahkan lebih tajam dibanding yang terjadi di
kalangan masyarakat lain yang tidak menerapkannya. Kedua,
apabila jumlah orang miskin di lingkungan masyarakat kapitalis
yang kaya raya bisa diperkecil, hal itu sebenarnya terjadi
atas biaya kemiskinan masyarakat bangsa-bangsa lain yang masuk
dalam jaringan dan perangkapnya. [11] Proses globalisasi
ekonomi yang kini tengah terjadi, pada hakikatnya adalah
momentum besar bagi kekuatan kapitalis untuk memperluas
jaringan dan perangkapnya tadi.

Tidak kalah mendasar dari keberatan-keberatan tadi adalah yang
berkaitan dengan pandangan kemanusiaan dari teori
sekular-kapitalisme itu sendiri. Dengan menjunjung tinggi
kebebasan individu untuk meraih kebahagiaan
setinggi-tingginya, kedengarannya paradigma kapitalisme sangat
manusiawi dan sejalan dengan misi universal agama-agama. Akan
tetapi, karena apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam
slogan itu, sesuai iman sekularitisnya, adalah kebahagiaan
duniawi, maka yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat
penganut paham ini adalah jaminan bahwa dukungan bagi setiap
orang untuk mengumbar nafsu ketamakan dan kerakusannya; suatu
masyarakat yang dalam al-Qur'an dilukiskan sebagai "masyarakat
yang selalu berdaya upaya untuk menghimpun kekayaan
sebanyak-banyaknya karena mengira kekayaan itulah yang bakal
menjamin kelangsungan hidupnya" (QS al-Lumazah: 2-3). Dan
untuk itu dukungan bukan saja diberikan oleh sistem politik
dan ekonomi, tetapi juga oleh sistem budaya, keilmuan, dan
juga agama.

Sementara itu, semua orang tahu bahwa obyek ketamakan dan
kerakusan kapitalistik ini adalah sumberdaya alam yang
terbatas persediaannya; sumberdaya alam yang tidak bakal
memuaskan hawa nafsu setiap orang yang memujanya. Oleh sebab
itu dari masyarakat penganut paham sekular-kapitalistis ini
akan selalu disaksikan - dan semua kita kini telah menyaksikan
- sikap dan tingkah laku keras kepala mereka dalam meriskir
dua hal yang sangat berbahaya, bukan saja bagi moralitas
keadilan tapi juga bagi kelangsungan hidup umat manusia itu
sendiri secara keseluruhan. Yakni, pertama adalah derita
kesengsaraan orang-orang yang kalah dan terlempar dalam
menghadapi kerakusan mereka; dan kedua eksploitasi gila-gilaan
atas kekayaan alam yang dapat mengancam daya tahan dan
keselamatannya. [l2]

Memang, kepada kita sering dipertontonkan sikap iba mereka
melihat bumi yang terus diperkosa dan melihat orang-orang
kalah yang semakin tak berdaya. Berbagai aksi karitas untuk
melindungi kekayaan alam berupa flora maupun fauna di satu
pihak, dan berbagai uluran tangan kedermawanan untuk
negara-negara miskin yang menderita kelaparan atau musibah
bencana alam di pihak lain, memperlihatkan dengan mencolok
sikap iba dari mereka. Akan tetapi, sangat boleh jadi semuanya
itu hanya tipu muslihat untuk menina-bobokkan orang-orang yang
tidak waspada. Buktinya, begitu mereka didesak untuk mengubah
tata kehidupan (ekonomi dan politik, terutama), dengan mana
kelestarian bumi manusia dan orang-orang yang kalah (umumnya
di dunia ketiga) bisa dilindungi secara struktural, tanpa
pikir panjang hati dan mulut mereka segera menyatakan
penolakannya. Jalan buntu yang terjadi dalam berbagai
perundingan Utara-Selatan dan perundingan global lainnya
mengenai kedua hal tersebut merupakan bukti nyata atas sikap
dasar penganut paradigma sekular-kapitalisme ini.

Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan
materialisme-komunis. Sebagai antitesis terhadap pendekatan
pertama dan kedua, pendirian dasar dari pendekatan ketiga ini
adalah bahwa kemiskinan bisa diatasi, dan harus diatasi, bukan
oleh Tuhan atau oleh belas kasih orang kaya, melainkan oleh
orang-orang miskin itu sendiri. Terhadap kedua pendekatan
tersebut pertama, pendekatan ketiga menuduh mereka sebagai
sama-sama telah meninabobokkan golongan miskin untuk menuntut
hak-haknya yang terampas dari tangan golongan kaya. Bedanya,
pendekatan pertama (pasivisme-religius), meninabobokkan kaum
miskin, dengan janji-janji sorganya. Pendekatan kedua
(sekular-kapitalisme), menina-bobokkan orang miskin dengan
trik-trik karitas gaya sinterklasnya.

Pada level individual pendekatan ketiga diaktualisasikan,
antara lain, melalui aksi ala Robin Hood dengan mengambil
kembali hak-hak material miskin dari tangan orang-orang kaya
secara paksa. Dalam Islam, sejauh aksi sepihak itu dilakukan
sebagai penyelesaian darurat oleh orang yang benar-benar
terpepet, secara relatif bisa dipahami. "Al-darurat-u tubih-u
'l-mahdhurat - Keterpepetan yang sangat dapat membolehkan yang
semula dilarang"; dan "al-masyaqqat-u tajlib-u 'l-taisir -
Kesengsaraan bisa membuka keringanan".

Pernah suatu ketika, beberapa budak milik Hathib bin Abi
Balta'ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga, dan
menyembelihnya. Menerima pengaduan, Umar bin Khattab r.a.
tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan lebih dahulu
bertanya kepada budak-budak itu tentang sebab-musabab mengapa
sampai mencuri. Ternyata mereka benar-benar terpepet untuk
mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Umar yang
khalifat benar-benar marah. Hathib segera dipanggil dan
dipaksanya untuk mengganti unta yang dicuri budak-budaknya.
Sementara budak-budak itu sendiri ia bebaskan dari segala
tuntutan. [13]

Pada level kolektif, penclekatan ketiga yang komunistis ini
diaktualisir secara besar-besaran dan penuh kedengkian melalui
perjuangan politik berskala massif. Di Indonesia, hal itu
pernah terjadi, ketika awal tahun, 60-an sejumlah petani yang
tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) secara sepihak
mengkapling tanah ladang atau sawah milik orang-orang kaya di
desanya. Memang, diantara semua sistem sosial modern yang ada,
komunisme patut memperoleh pujian sebagai yang paling lantang
menyuarakan kepentingan orang-orang yang tidak punya. Dan
kalau kita mau jujur, pesan moral setiap agama ketuhanan
memang begitu adanya atau bahkan lebih. Akan tetapi karena
cacat mendasar pada akidah (filosofi) maupun syari'ah
(kerangka institusional)-nya, komunisme pun gagal dan patut
digagalkan. Cacat akidah, terletak pada pandangannya terhadap
hakikat manusia sebagai tidak lebih dari fenomena material
belaka. Suatu pandangan kemanusiaan yang menurut kisah
kejadian diintrodusir pertama kali oleh tokoh antagonis yang
bernama Iblis. Dalam percakapannya dengan Tuhan, Iblis pernah
menyatakan pandangannya tentang manusia sebagai makhluk yang
tercipta hanya dari tanah liat. [14] Hakikat manusia sebagai
ruh yang memiliki persambungan transendental dengan Tuhan,
diingkarinya. Karuan saja, konsepsi keadilan manusiawi yang
ditawarkan oleh pandangan kemanusiaan madzhab ini menjadi
begitu naif. Konsep keadilan yang sebenarnya sangat sublim,
diredusir sedemikian rupa menjadi hanya terbatas pada aspek
ekonomi dengan pengertian kesamarataan hak-hak materi. Mereka
mengira bahwa hanya dengan terpenuhinya kebutuhan materi,
sempurna sudah semua cita-cita hidup manusia.

Pada level syari'at (pelembagaan)-nya, kenaifan mereka lebih
kentara lagi. Meskipun selalu berangkat dari klaim kepentingan
rakyat kecil, kaum proletar, akan tetapi apa yang diperbuat
oleh komunisme sebagai sistem sosial dan politik tidak lain
adalah pemancangan secara paksa dominasi segelintir orang yang
berkuasa atas mayoritas rakyat yang tidak berdaya - atau
sengaja dibikin tidak berdaya. Atas nama kepentingan kaum
miskin, elite penguasa mengklaim kewenangan yang haram
dibantah. Akibatnya, harga kemanusiaan (human dignity) sebagai
makhluk moral dan spiritual dinistakannya samasekali.
Kebebasan berpikir dan berkeyakinan, sebagai prasyarat mutlak
bagi aktualisasi hakikat kemanusiaan yang ruhani, dianggap
absurd. Maka, meskipun kesenjangan ekonomi di negara komunis
relatif lebih terjembatani, dibanding di negeri-negeri lain
yang menganut pendekatan pasivisme-religius dan
sekular-kapitalisme, akan tetapi kesenjangan di bidang
non-ekonomi, sangatlah lebar. Di sana hanya segelintir orang
memiliki kebebasan berbicara dan berpendapat, sementara
mayoritas yang sangat besar hampir-hampir tidak mengenalnya
samasekali.

KEKAYAAN MATERI: SISI PANDANGAN ISLAM

Berpijak pada kodratnya sebagai ajaran keruhanian,
berkali-kali Islam menegaskan bahwa realitas kebendaan,
bagaimanapun, merupakan realitas yang terendah, dan kesadaran
kebendaan juga kesadaran yang terendah. Kata-kata al-dunya,
yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk realitas kebendaan itu
sendiri, secara harfiyah artinya adalah rendah. Namun
demikian, dunia kebendaan yang rendah itu bukan tidak punya
fungsi dalam keseluruhan misinya. Justru dalam pergumulan
dengan dan dalam hal-hal material kebendaan itulah manusia
ditempa (diuji al-Qur'an) oleh Tuhan apakah ia berhasil
memenuhi perannya sebagai khalifah di muka bumi. Maka,
dibanding ajaran keruhanian lainnya, dalam hal kebendaan ini,
Islam begitu terbuka. Sikap berpantang terhadap hal-hal
duniawi tidak pernah memperoleh rekomendasi yang
menggembirakan dari ajaran Islam. Apalagi jika sampai membawa
risiko penyiksaan terhadap diri sendiri. [15]

-------------------------------------------- (bersambung 5/8)
Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah
Editor: Budhy Munawar-Rachman
Penerbit Yayasan Paramadina
Jln. Metro Pondok Indah
Pondok Indah Plaza I Kav. UA 20-21
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7501969, 7501983, 7507173
Fax. (021) 7507174

Tragedi 9-11-2001 Sebuah “Proyek” Kegagalan Zionis

Posted on Agustus 29, 2010 by Musadiq Marhaban.

Aksi orasi dan berkumpulnya 3 wakil petinggi agama Yahudi, Kristen, dan Islam di Park 51 di kota New York jelas membuktikan gagalnya upaya zionis untuk mengaleniasi umat Muslim di mata masyarakat dunia, setelah upaya serupa juga ingin diterapkan terhadap Republik Islam Iran. Saat ini kedok zionis semakin terbongkar dan momen keruntuhan ideologi zionis justru malah semakin pasti!

Aksi orasi dan berkumpulnya 3 wakil petinggi agama Yahudi, Kristen, dan Islam di Park 51 di kota New York jelas membuktikan gagalnya upaya zionis untuk mengaleniasi umat Muslim di mata masyarakat dunia, setelah upaya serupa juga ingin diterapkan terhadap Republik Islam Iran. Saat ini kedok zionis semakin terbongkar dan momen keruntuhan ideologi zionis justru malah semakin pasti!

Kelompok Muslim, Yahudi, Kristen dan masyarakat umum pada hari Rabu membentuk koalisi untuk mendukung rencana pembangunan sebuah pusat Muslim di dekat gedung World Trade Center, New York. Rencana pembangunan tersebut telah memicu perdebatan nasional yang memanas.

Pusat kebudayaan dan masjid itu telah menghadapi penentangan sengit dari para politisi konservatif dan orang-orang yang menganggap lokasinya tidak sensitif dengan keluarga hampir 3.000 orang yang tewas dalam serangan 11 September oleh gerilyawan Al Qaida pada 2001.

Tapi organisasi “Lingkungan New York untuk Nilai-nilai Amerika”, yang baru dibentuk yang terdiri atas lebih dari 40 kelompok agama dan umum itu, mengatakan perdebatan itu telah menciptakan ketakutan dan pemisahan dan bahwa mereka akan berjuang untuk kebebasan konstitusi AS supaya lebih tegak.

“Kami tidak diserang oleh dunia Muslim,” kata Donna O`Connor, jurubicara Keluarga 11 September untuk Perdamaian Besok, yang puterinya tewas saat hamil akibat serangan gedung WTC. “Kami 100 persen mendukung sepenuhnya pusat kebudayaan Islam di New York City.”

Perdebatan itu mengarah ke tingkat nasional menjelang pemilihan November — ketika orang-orang Republik berusaha untuk merebut kekuasaan di Kongres dari partai Demokrat — dan banyak supir taksi Muslim di kota New York mengaitkan kontroversi itu dengan serangan terhadap seorang rekan mereka.

Supir Ahmed Sharif, imigran Bangladesh berusia 43 tahun, mengatakan ia telah dilukai di leher, wajah dan bahunya pada Selasa oleh seorang penumpang yang bertanya kepadanya apakah ia Muslim dan menjalankan (puasa) Ramadhan.

Polisi mengatakan serangan itu sedang diselidiki sebagai kejahatan kebencian dan bahwa seorang pria berusia 21 tahun telah ditangkap dan menghadapi beberapa tuduhan termasuk pembunuhan yang diupayakan dan serangan.

Bhairavi Desai, direktur eksekutif Aliansi Pekerja Taksi New York, mengatakan kontroversi mengenai pusat kebudayaan Muslim dan masjid itu telah membuat umat Islam New York rentan. Aliansi itu memperkirakan separuh dari supir taksi kota itu Muslim.

“Lingkungan bahwa semua rasa ketakutan dan pembodohan diciptakan, kami yakin secara tidak langsung bertanggungjawab atas kekerasan semacam itu,” kata Desai.

Walikota New York Michael Bloomberg akan bertemu dengan Sharif di Balai Kota, Kamis. “Serangan ini berlawanan dengan segala yang warga New York yakini, tidak masalah apa Tuhan yang kita sembah,” kata Bloomberg dalam satu pernyataan.

Jajak pendapat menemukan sedikitnya 60 persen orang Amerika menentang pembangunan pusat itu di dekat tempat gedung World Trade Center.

“Kami menolak pengekangan kebebasan beragama tapi tidak di halaman belakang saya,” kata Donna Lieberman, direktur eksekutif Uni Kebebasan Sipil New York, pada konferensi pers untuk mengumumkan pembentukan organisasi baru tersebut.

Rencana itu adalah untuk membangun sebuah bangunan 13 lantai guna menampung auditorium, kolam renang, ruang-ruang pertemuan dan tempat shalat. Bangunan itu dari segi arsitektur sederhana datar dan tidak mencakup sebuah menara, kubah atau motif lainnya yang sering dihubungkan dengan masjid.

Bangunan di tempat itu sekarang ini telah digunakan sebagai tempat shalat. New York menampung sekitar 800.000 Muslim, sekitar 10 persen dari penduduk kota itu. Ada sekitar 100 masjid di seluruh lima sektor kota itu.

Beberapa penentang proyek itu telah mengambil tindakan hukum, berupaya menghindari keputusan yang akan membolehkan pembangunan itu berlangsung, sementara sejumlah pekerja bangunan telah melancarkan “Hard Hat Pledge”, janji untuk tidak bekerja pada proyek itu. (Sumber)

KONTRIBUSI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

A.Pendahuluan
Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Sebenarnya 25 tahun yang lalu Menteri Pendidikan Daoed Joesoef telah menyatakan bahwa “ Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, diantaranya bidang pendidikan,. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara nasional berkembang dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan”. Pernyataan kebijakan itu merupakan penegasan dari penetapan kebijakan sebelumnya, termasuk yang tertuang dalam PELITA I s/d III.
Apa yang tekah merupakan pernyataan kebijakan, masih dipsersoalkan sampai saat ini. Mungkin dengan dalih bahwa pernyataan Menteri yang terdahulu, tidak lagi berlaku sekarang. Di kalangan akademik masih ada yang mempertanyakan apa sebenarnya teknologi pendidikan itu, karena di Amerika Serikat saja yang ada adalah istilah Instrcutional Design, Development and Education (IDDE di Syracuse University, Instructional System Technology (IST di Indiana University), bahkan organisasi profesi yang ada adalah AECT (Association for Educational and Communications and Technology).
Mereka yang tidak tajam kemampuan analisisnya, sifat teknologi pendidikan yang integratif seperti dinyatakan oleh Daoed Joesoef, tidak mengetahui apa dan bagaimana wujud unsur teknologi pendidikan yang telah terintegrasi tersebut. Mereka yang hanya mampu melihat hasil akhir suatu produk atau sistem, misalnya media pembelajaran, tidak akan dapat mengetahui apa saja unsur yang membentuk produk tersebut, dan bagaimana produk itu dihasilkan serta bagaimana produk tersebut berfungsi dalam sistem.
Menghadapi masih adanya sikap acuh tersebut, para teknologi pendidikan baik praktisi maupun akademisi yang mempunyai komitmen profesi harus berpikir dan bertindak proaktif untuk menanggapi sikap tersebut, dengan membuktikan dan mengembangkan teknologi pendidikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan atau setidak-tidaknya diketahui oleh masyarakat luas.
Dalam makalah ini diungkap secara singkat wujud sumbagan Teknologi Pendidikan sebagai disiplin keilmuan, sebagai profesi, da sebagai bidang garapan serta kontribusinya dalam pembangunan pendidikan.

B. Pembahasan
1. Disiplin Keilmuan Teknologi Pendidikan.
Terlebih dahulu perlu diberikan batasan umum tentang pengertian teknologi, semua teknologi termasuk teknolog pendidikan, yaitu :
• proses yang meningkatkan nilai tambah;
• produk yang digunakan dan/atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja
• struktur atau sistem dimana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan.
Teknologi memasak misalnya, adalah proses untuk mengolah bahan mentah (sayuran, tahu, tempe, daging, garam, bumbu dsb). Dengan menggunakan produk berupa pisau, wajan, panci, kompor, dsb. Untuk menghasilkan produk berupa makanan, dan makanan itu sendiri merupakan komponen dari sistem kelangsungan hidup berupa gizi atau nutrisi, yang perlu dilengkapi dengan komponen lain seperti minum, olahraga, istirahat dsb.
Teknologi pendidikan telah berkembang sebagai suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. Perkembangan tersebut dilandasi oleh serangkaian kaidah atau dasar yang dijadikan patokan pembenaran. Secara falsafi, dasar keilmuan itu meliputi : ontologi atau rumusan tentang obyek formal atau pokok telaah yang merupakan gejala pengamatan yang tidak tergarap oleh bidang telaah lain; epistemologi yaitu usaha atau prinsip intelektual untuk memperoleh kebenaran dalam pokok telaah yang ditentukan, yang mempersoalkan nilai moral atau etika dan nilai seni dan keindahan atau estetika . (Miarso,2004).
Obyek formal teknologi pendidikan adalah belajar pada manusia. Belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan pada diri seseorang atau suatu lembaga yang relatif menetap dan berkembang dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan, yang disebabkan karena pemikiran dan pengalaman. Belajar itu terjadi dimana saja, kapan saja, dari apa atau siapa saja, dan dengan cara bagaimana saja.
Sedang gejala yang memerlukan penggarapan terhadap obyek formal tersebut adalah :
a. Adanya sejumlah besar orang yang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus, maupun yang dapat diperoleh secara mandiri.
b. Adanya berbagai sumber belajar baik yang terlah tersedia maupun yang dapat direkayasa, tetapi belum dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar.
c. Diperlukan adanya suatu usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut dapat terpenuhi hasrat belajar setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.
d. Dipewrlukan adanya pengelolaan atas kegiatan daam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien dan selaras.
Usaha khusus yang terarah dan terencana bukan sekedar menambah apa yang kurang, menambal apa yang berlubang, dan menjahit apa yang sobek. Menurut Banathy bukan hanya “doing more of the same”, ataupun upaya untuk menjamin hasil yang diharapkan (Banathy, 1991). Pendekatan yang berbeda itu adalah pendekatan yang memenuhi persyaratan, yaitu :
a. Pendekatan isomeristik, yaitu yang menggabungkan berbagai kajian/bidang keilmuan (psikologi, komunikasi, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik dsb) ke dalam suatu kesatuan tersendiri;
b. Pendekatan sistematik, yaitu dengan cara yang berurutan dan terarah dal;am usaha memecahkan persoalan;
c. Pendekatan sinergik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri, dan
d. Sistematik, yaitu pengkajian secara menyeluruh
e. Inovatif, yaitu mencari dan mengembangkan solusi yang baru
Usaha khusus dengan pendekatan inilah yang merupakan azas epistemologi teknologi pendidikan.
Azas manfaat atau aksiologi dari teknologi pendidikan dapat dinyatakan dengan kutipan pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam Lokakarya Nasional Teknologi Pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1982 sebagai berikut : “Teknologi pendidikan perlu dipikirkan dan dibahas terus-menerus karena adanya kebutuhan real yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (i) tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar; (ii) keharusan meningkatkan mutu pendidikan berupa, antara lain, penyempurnaan kurikulum, penyediaan berbagai sarana pendidikan, dan peningkatann kemampuan tenaga pengajar lewat berbagai bentuk pendidikan, dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar lewat berbagai bentuk pendidikan serta latihan; (iii) penyempurnaan system pendidikan dengan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tantangan jaman dan kebutuhan pembangunan; (iv) peningkatan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan dan pemanfaatan berbagai wadah dan sumber pendidikan; (v) penyempurnaan pelaksanaan interaksi antara pendidikan dan pembangunan dimana manusia dijadikan pusat perhatian pendidikan.”
Pernyataan kebijakan tersebut pada saat ini telah terwujudkan, baik sebagai konsep maupun sebagai bentuk atau pola pelembagaan pendidikan. Konsep tersebut bahkan telah dikukuhkan dengan ketentuan perundangan dan peraturan. Paling tidak ada lima konsep dalam teknologi pendidikan yang telah terintegrasi dalam sistem pendidikan dan tertuang dalam undang-undang Sisdiknas dan turunanna. Ke lima konsep itu adalah : 1) pembelajaran yang berfokus pada peserta didik; 2) sumber belajar yang beraneka; 3) pendekatan dari bawah (bottom-up approaches) dalam mengelola kegiatan belajar dan implikasinya dalam satuan pendidikan; 4) sistem pendidikan terbuka dan multi makna; dan 5) pendidikan jarak jauh.
Namun perlu diperhatikan bahwa pembenaran secara falsafi, harus pula dilengkapi dengan pembenaran ilmiah. Pembenaran ilmiah dilakukan dengan melalui tiga kategori pendekatan yang berakar pada filsafat ilmu, Ke tigas pendekatan itu adalah pengembangan, penelitian, dan penilaian yang diperlukan untuk menghasilkan teori, model, sistem, pembuktian, program aksi, dan kebijakan. Kebenaran ilmiah dalam disiplin teknologi pendidikan telah dan sedang dilakukan untuk mengembangkan model, produk dan sistem, pengujian berbagai strategi dan media pembelajaran, serta berbagai penilaian seperti penelusuran kebutuhan, penilaian efektivitas tindakan dsb.
Perlu disadari bahwa semua bentuk teknologi, termasuk teknologi pendidikan, adalah sistem yang diciptakan oleh semua manusia untuk sesuatu tujuan tertentu, yang pada hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Oleh karena itu teknologi itu pada hakekatnya adalah tidak bebas nilai, karena terkandung adanya aturan etik dan estetika dalam penciptaan dan penggunaannya. Namun ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan makna dan/atau penggunaannya, dengan mengganggap teknologi itu value-free atau empty of meaning.
Bertolak dari landasan filsafat dan pembenaran ilmiah tersebut di atas, teknologi pendidikan di definisikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, mengembangkanm menerapkan, mengelola, menilai dan meneiliti proses, sumber dan sistem belajar. Definisi ini merupakan adaptasi dari definisi yang dirumuskan oleh Seels dan Richey (1994, h.10)
2. Profesi Teknologi Pendidikan.
Setiap profesi paling sedikit harus memenuhi lima syarat. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memadai, kedua adanya komitmen terhadap tugas profesionalnya, ketiga adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkuingan dan tuntutan zaman, keempat adanya standar etik yang harus dipatuhi, dan kelima adanya lapangan pengabdian yang khas.
Pendidikan dan pelatihan dalam teknologi pendidikan telah dimulai pada tahun 1972, berpa latihan utnuk mengembangkan bahan ajar melalui radio. Pada tahun 1974 mulai dibewrikan matakuliah teknologi pendidikan di IKIP Jakarta, dan pada tahun 1976 dibuka pendidikan akademik jenjang Sarjana dalam program Teknologi Pendidikan melalui kerjasama antara Tim Penyelenggara Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan (embrio Pustekkom) dengan IKIP Jakarta, Dua tahun kemudian pada tahun 1978 dibuka pendidikan jenjang Magister dan Doktor Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta. Program Pendidikan tersebut merupakan bagian integral dari Proyek Pengembangan Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan yang sekaligus bertujuan untuk membentuk teknologi pendidikan di Indonesia.
Mereka yang berprofesi atau bergerak dalam bidang teknologi pendidikan atau singkatnya disebut Teknolog Pendidikan, harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang utama yaitu terselenggaranya proses belajar bagi setiap orang, derngan dikembangkan dan digunakannya berbagai sumber belajar selaras dengan karateristik masing-masing pebelajar (learners) serta perkembangan lingkkungan. Karena lingkungan itu senantiasa berubah maka para Teknolog Pendidikan harus senantiasa mengikuti perkembangan diri sesuai dengan kondisi lingkkungan dan tuntutan zaman, termasuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
Profesi ini bukan profesi yang netral dan bebas nilai. Ia merupakan profesi memihak kepada kepentingan pembelajar (learners) agar mereka memperoleh kesempatan untuk belajar agar potensi dirinya dapat berkembang semaksimal mungkin. Profesi ini jugas tidak bebas nilai karena masih banyak pertimbangan lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan rekayasa yang mempengaruhi, sehingga tindakannya harus selaras dengan situasi dan kondisi serta berwawasan ke masa depan. Pada tahun 1987 didirikan Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. Dalam kdoe etik tersebut dicantumkan kewenangan dan kewajiban, yang antara lain kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan IKTEK dan lingkungan . Kecuali itu juga dirumuskan tanggung jawab profesi kepada perorangan, masyarakat, rekan sejawat dan organisasi.
Profesi teknologi pendidikan, sebagaimana halnya semua profesi yan gbaru, menghadapi tantangan yang inheren. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengakuan atas profesi teknologi pendidikan. Yang saya prihatinkan adalah bawah pengakuan profesi tersebut selalu dikaitkan dengan jabatan fungsional sebagai pegawai negeri. Padahal pendidikan keahlian teknologi pendidikan pada prinsipnya tidak mendidika calon pegawai negeri, melainkan mereka yang mampu mengabdi dan berkarya untuk mengatasi masalah belajar dimana saja. Jadi terpaksa kita harus mengikuti pengakuan profesi sebagai jabatan fungsional pegawai negeri. Usul pengakuan jabatan fungsional tersebut telah diajukan sejak tahun 1985 melalui Pustekkom Diknas (sewaktu masih dikenal dengan Pusat TKPK). Upaya itu digalakkan lagi dengan lahirnya organisasi profesi pada tahun 1987, dan berikutnya dengan ditetapkannya Undang-undang No.2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan selanjutnya Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU tersebut dimungkinkan adanya jabatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik termasuk guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai kekhususan. Sementara pada kategori tenaga kependidikan dimungkinkan adanya jabatan pamong belajar, peneliti, pengembang dan teknisi sumber belajar.
Akademisi Teknologi Pendidikan adalah mereka yang memperoleh pendidikan keahlian pada jenjang S1, S2 dan S3 dalam program keahlian Teknologi Pendidikan. Praktisi adalah mereka yang menguasai keterampilan, baik karena belajar mandiri, mengikuti kursus, pemagangan, pelatihan dll. Tanpa perlu ijazah dalam salah satu atau lebih aspek teknologi pendidikan, dengan derajat mampu, mahir dan ahli. Keterampilan praktisi juga tidak perlu didukung dengan teori, konsep dan/atau hasil-hasil penelitian,. Berbeda dengan akademisi yang harus mengikuti program pendidikan khusus dan jangka waktu yang relatif panjang serta mengikuti ketentuan kurikulum tertentu.
Latar pengabdian Teknologi Pendidikan dapat dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, kursus, tempat ibadah dll. Dimana ada keperluan belajar. Sedangkan produk pengabdian profesi dapat berupa media, sumber belajar lain, strategi dan teknik belajar dan pembelajaran s/d rumusan kebijakan yang berkaitan dengan masalah belajar.
3. Bidang Garapan Teknologi Pendidikan
Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar-belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat dan sebagainya. Untuk itu ada usaha dan produk yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan. Namun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan, telah membalik cara berpikir kita dengan “bagaimana mengambil manfaat teknologi tersebut untuk mengatasi masalah belajar”.
Berdasarkan uraian terdahulu obyek formal teknologi pendidikan dan profesi teknologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa sidang garapan atau disebut pula praktek teknologi pendidikan meliputi segala sesuatu dimana ada masalah belajar yang perlu dipecahkan. Dalam Gambar 3 tentang Lapangan Pengabdian Teknolog Pendidikan, masalah belajar itu ada pada diri pribadi, pada keluarga, pada lingkungan masyarakat, pada lingkungan tempat ibadah, lingkungan lembaga pendidikan formal, lingkungan tempat kerja, dan pada lembaga media (surat kabar, radio, televisi, telematika dsb).
Bertolak dari sejarah perkembangan garapan teknologi pendidikan, Saettler (1968,h.10-14) berpendapat bahwa awal muasal penggarapan masalah belajar adalah kaum Sufi pada sekitar abad 600 SM. Mereka merupakan penjaja ilmu pengetahuan yang mengajarkan ilmunya kepada para peserta didik dengan berbagai cara, sepereti misalnya dengan cara dialektik, dialogik, ceramah, dan penggunaan bahasa tubuh (body language) seperti gerakan wajah, gerakan tangan dsb., dengan maksud agar menarik perhatian dan agar ilmunya dapat ditransfer dengan baik, Ashby (1972,h 9-10) berpendapat bahwa dalam dunia pendidikan telah berlangsung empat revolusi, yaitu pertama diserahkannya pendidikan anak dari orangtua atau keluarga kepada guru; kedua guru yang diserahi tanggung jawab mendidik melakukannya secara verbal dan unjuk kerja; ketigas dengan ditemukannya mesin cetak sehingga bahan pelajaran dapat diperbanyak dan digunakan lebih luas; dan keempat dengan perkembanganya secara pesat teknologi elektronik, terutama media komunikasi. Sekarang ini mungkin perlu ditambah dengan revolusi kelima dengan berkembangnya teknologi informasi yang serba digital.
Dalam lingkup pendidikan formal, sejarah teknologi pendidikan dapat diruntut dari Kommensky (Johann Amos Comenius) dengan bukunya Orbis Sensualium Pictus dan The Great Didactic (terjemahan dalam bahass Inggris), dimana digunakan ilustrasi atau gambar untuk menjelaskan konsep yang abstrak (Thompson, 1963,h.42). Dalam lingkungan pendidikan sekolah di Indonesia dulu juga dikenal istilah didaktik dan metodik. Bahkan di IKIP Jakarta (sekarang UNJ) jurusan Teknologi Pendidikan dibuka dan dikembangkan sebagai penggabungan Jurusan Pendidikan Umum dan Jurusan Didaktik Metodik pada tahun 1976.
Praktisi teknologi pendidikan seperti digambarkan pada Gambar 3, dapat merupakan guru yang menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Interaktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) sesuai dengan tuntutan dalam pembaharuan pendidikan. Guru tersebut mungkin memperoleh keterampilan pembelajaran setelah mengikuti program Akta Mengajar, atau mengikuti penataran, atau magang, atau pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh yang berwenang. Praktisi tersebut mungkin pula seorang yang mempunyai hobi elektronik, kemudian belajar sendiri bagaimana membuat rekaman pembelajaran berupa PBK ( pembelajaran berbantuan komputer), atau rekaman video permainan yang mendidik.
Masalah belajar itu dialami oleh siapa saja sepanjang hidupnya, dimana-mana : di rumah, disekolah, ditempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat, serta berlangsung dengan apa saja dan dari apa saja. Berkembangnya teknologi pendidikan itu tentu saja berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Mengingat bahwa obyek teknologi pendidikan adalah belajar (pada manusia) maka ada usaha untuk menggantikan istilah “teknologi pendidikan” dengan “teknologi pembelajaran”. Namun menurut pendapat saya karena pembelajaran tidak dapat dilakukan pada anak usia dini (PAUD maupun TK), sedangkan belajar sepanjang hayat meliputi mereka itu, maka saya cenderung tetap memakai istilah “teknologi pendidikan”.
4. Kontribusi Teknologi Pendidikan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kontribusi teknologipendidikan dalam pembangunan pendidikan dapat dibedakan dalam tigas kategori, yaitu konsep, tenaga profesi dan kegiatan. Dalam pembahasan tentang azas manfaat teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan telah dikemukakan bahwa teknollgi pendidikan telah dikemukakan bahwa teknologi pendidikan telah menyumbangkan sedikitnya lima konsep dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional. Istilah dan konsep “pembelajaran” telah diciptakan dan digunakan dalam kalangan teknologi pendidikan sejak tahun 1978. Istilah itu pada awalnya dihiraukan bahkan dicibirkan oleh banyak kalangan pendidikan lain. Namun dalam UU Sisdiknas 2003, istilah dan konsep tersebut dikukuhkan sebagai keharusan dalam proses pendidikan. Pengertian “pembelajaran” dalam UU Sisdiknas adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar”. Sedangkan dalam konsep teknologi pendidikan, saya mendefinisikannya sebagai “proses sistematik dan sistematik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar orang lain dapat secara aktif belajar sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan.”
Penggunaan istilah “pembelajaran” bukan sekedar penggatian istilah “pengajaran”. Berdasarkan Penjelasan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Sedangkan visi teknologi pendidikan yang saya rumuskan pada tahun 1987 telah terfokus kepada kepentingan peserta didik dengan rumusan “terciptanya kondisi yang memungkinkan setiap orang berkembag potensinya secara optimal, dengan dikembangkan dan dimanfaatkannya berbagai strategi dan sumber belajar”. Fokus kepada pembelajar tersebut telah merupakan kepedulian dalam kalangan teknologi pendidikan, dan dituangkan sebagai perubahan paradigma teknologi pendidikan yang ketiga pada tahun 1977 (AECT, 1977).
Penetapan standar proses sebagai salah satu standar nasional pendidikan, dapat dikatakan merupakan implementasi dari konsep teknologi pendidikan sebagai proses untuk memperoleh nilai tambah. Langkah-langkah dalam standar proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan juga identik dengan proses pembelajaran dalam konsep teknologi pendidikan. Demikian pula istilah dan konsep tentang sumber belajar, pendidikan terbuka dan multi makna, manajemen berbasis sekolah (yang merupakan pendekatan bottom-up), dan pendidikan jarak jauh, saya yakin merupakan kontribusi dari konsep teknologi pendidikan.
Kontribusi berupa tenaga profesi, baik akademis maupun praktisi, dalam pembangunan pendidikan tidak diragukan lagi. Para profesi tersebut pada saat ini telah menyebar di dalam maupun ke luar lingkungan pendidikan, yaitu pada lembaga pelatihan, lembaga pemerintahan, dan lembaga masyarakat, lembaga media massa (radio, televisi dan surat kabar), serta lembaga atau organisasi bisnis dan industri yang berniat menjadi organisasi belajar. Mereka berkarya dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan belajar dan biasanya bekerja dalam satu regu dengan aneka tugas, seperti perancang pembelajaran, artis grafis, ahli media, ahli evaluasi, pemprograman komputer, dan lain sebagainya. Para gurupun sebagian telah menjadi praktisi teknologi pendidikan, yaitu dengan menerapkan kawaasan pemanfaatan dalam konsep teknologi pendidikan.
Lembaga penyelenggarea pendidikan profesi teknologi pendidikan sekarang ini ada dimana-mana, dan telah berkembang sebagai suatu jaringan. Penyelenggaraan program akademik sekarang ini telah tersebar sedikitnya di 37 perguruan tinggi negeri maupun swasta, delapan di antaranya menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang Magister, dan tigas pada jenjang Doktor.
Konstribusi yang berupa kegiatan, terwujud dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai pola pendidikan dan pembelajaran. Program aplikasi teknologi pendidikan secara nasional yang pada awal perkembangan semula dikoordinasikan oleh Pustekkom, sekarang ini telah menyebar, dan bahkan dapat dikatakan telah mulai melembaga. Hal ini terjadi karena telah banyaknya tenaga yang terdidik dalam bidang teknologi pendidikan dan banyaknya kegiatan penerapan teknologi pendidikan yang terintegrasi (imbedded) dalam kegiatan pendidikan maupun pembelajaran. Program-program tersebut mempunyai skala dan tujuan yang berbeda-beda, seperti sistem belajar di rumah (home-schooling), SLTP/MTs Terbuka, SMU Terbuka, KEJAR Paket A,B, dan C, televisi pendidikan (serial pertama tentang pendidikan karakter, ACI = Aku Cinta Indonesia), TV Edukasi, penataran guru melalui siaran radio pendidikan, penggunaan berbagai strategi dan sumber belajar di sekolah maupun lembaga pelatihan, Universitas Terbuka, dll. Keseluruhan kegiatan ini sudah merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan.

C. Penutup
Pendidikan merupakan kepedulian semua orang, sehingga ada kecendrungan pendapat bahwa oleh karena itu semua orang dengan sendirinya mengetahui dan memahami pendidikan. Contohnya adalah kenyataan bahwa orang-orang dengan latar pendidikan apa saja dapat memegang jabatan fungsional dalam bidang pendidikan. Ilmu pendidikan telah berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan dan disiplin keilmuannya sendiri. Salah satu wujud perkembangan itu adalah adanya disiplin keilmuan khusus teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan telah berkembang sebagai bagian integral dalam pendidikan, baik sebagai ilmu pengetahuan, bidang garapan dan profesi.
Teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan, profesi dan bidang garapan telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan. Namun kontribusi tersebut hanya akan berkembang dengan adanya komitmen sungguh-sungguh dar para teknolog pendidikan. Pengakuan profesi dalam jabatan fungsional di lingkungan pendidikan atau perekayasaan., bukan merupakan hal yang utama, karena lembaa pendidikan profesi teknologi pendidikan diarahkan untuk mempersiap0kan calon pegawai negeri, melainkan mereka yang peduli untuk mengatasi masalah belajar dalam berbagai latar dengan berbagai produk.
Hal-hal yang lebih penting dilakukan adalah menyebarkan konsep dan aplikasi teknologi pendidikan melalui berbagai kegiatan seperti penerbitan, penelitian, pengembangan berbagai produk untuk belajar, seminar, lokakarya, pelatihan dll. Besar harapan saya dalam pertemuan ini dapat dirumuskan tindakan bersama untuk menjustifikasi keberadaan teknologi pendidikan serta untuk meningkatkan kinerja lembaga maupun perorangan.

DAFTAR PUSTAKA


AECT. 1970. The Definition of Educational Technology. Washington. AECT.
UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No. 45/2006 Tentang UN Tahun Ajaran 2006/2007.
Website : www.suara pembaruan.com/16 juli 2004; www.undp.org/hdr2004 ;
------------http://www.perbendaharaan.go.id/20-02-2007;
------------www.Pikiran Rakyat.com (03/2004);
------------www. Klik-galamedia.com, (08 Februari 2007); (www.tempointeraktif. Com)
-------------www.bapeda-jabar.go.id/2006.
-------------www.tempointeraktif.com (8/3/2007)
Gagne, Robert M. 1977. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. Fourth Edition. New York. Holt-Saunders International Editions.
Januszewski, Alan. 2001. Educational Technology, The Development of a Concept. Englewood, Colorado. Libraries Unlimited.
Jonassen, David H. (Ed.). 1996. Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York. Macmillan Library.

Rabu, 25 Agustus 2010

IMPLEMENTASI KONSEP PEMIKIRAN K.H Ahmad Dahlan dalam Realitas

A.Pendahuluan
Bila kita berbicara tentang pembaharuan dalam Islam, atau mungkin lebih tepat pembaharuan dalam pemahaman Islam, maka kita akan menanyakan, hal-hal apa saja dalam dunia Islam yang sudah mengalami degradasi sehingga memerlukan pembaharuan atau penyegaran. Pertanyaan ini muncul dalam pikiran penulis karena sampai sekarang penulis melihat perselisihan umat Islam dalam mengaplikasikan ajaran Islam. Perbedaan dalam pemahaman Islam sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya dan politik, ekonomi daerah setempat.
Sebagai seorang Muslim dan kita tahu bahwa Islam itu sebagai agama rahmatan lil’alamin dan juga bahwa Islam itu merupakan agama yang memberikan kemaslahatan kepada kebaikan. Saya kira apa yang sedang didiskusikan, baik di Indonesia maupun di dunia-dunia Islam lainnya mengenai pembaharuan Islam adalah dalam rangka untuk menunjukan bahwa Islam itu bukan hanya agama yang kompatibel dengan keadaan sekarang, tapi Islam mampu memberikan ruh, memberikan spirit kepada satu peradaban sekarang yang sekular. Peradaban sekular itu merupakan peradaban yang berilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan pada fondasi-fondasi keagamaan seperti kontribusi-kontribusi ketatanegaraan, demokrasi, hukum semuanya bukan pada satu pemahaman demokrasi keagamaan tetapi sekular.
Fenomena Islam Indonesia tampaknya masih tetap menjadi fokus menarik bagi para pemerhati, termasuk oleh Giora Eliraz, seorang sarjana lulusan Australian National University yang sekarang mengajar di The Hebrew University of Jerusalem. Karya Giora Eliraz yang di review oleh Jajang Jahroni mengatakan; Eliraz menulis bahwa wacana Islam di Asia Tenggara masih cenderung diabaikan dibanding, misalnya, Timur Tengah yang menyita perhatian para sarjana Barat. Padahal Asia Tenggara adalah kawasan yang dihuni oleh lebih dari dua ratus juta kaum muslim. Dan yang lebih menarik lagi, dari waktu ke waktu, Islam di Asia Tenggara terutama di Indonesia menampilkan wajah yang berbeda dengan wajah Islam yang selama ini dikenal oleh Barat. Islam di Asia Tenggara adalah Islam moderat. Secara sederhana Islam moderat didefinisikan sebagai Islam yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme. Penting dicatat di sini, seperti juga sering ditulis oleh para sarjana, bahwa wajah Islam di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara umumnya, digambarkan “lebih teduh” ketimbang Islam di Timur Tengah yang tampak “lebih keras”.
Hal ini mungkin sebagai akibat dari kenyataan bahwa kaum muslim di kawasan Asia Tenggara dan di Timur Tengah menghadapi persoalan yang berbeda. Kaum Muslimin di Asia Tenggara tidak menghadapi persoalan-persoalan “seruwet” yang dihadapi saudara-saudara mereka di Timur Tengah.
Selanjutnya bagaimanakah kita memahami perbedaan dan persamaan dalam berbagai cara dalam beragama kita? Perhatian apa yang harus diberikan pada perbedaan dan persamaan itu? Menyikapinya secara tepat sangatlah penting bagi pemerhati yang ingin secara cerdas mempelajari dan mengaitkannya dengan tingkah laku dan ekspresi keagamaan para pengikutnya. Hasrat menarik pemeluk baru dengan ditambah perasaan curiga kepada pihak-pihak luar menimbulkan konflik mereka dengan tradisi agama-agama lain.
Islam dipahami oleh Pendirinya sebagai sebuah Agama Kedamaian, yakni sebagai jalan hidup yang memungkinkan manusia hidup dengan baik di dunia ini dan kembali dengan baik pula ke dunia lainnya. Islam menginginkan terciptanya kedamaian dan kemakmuran di dunia ini.
Nabi Muhammad mendefinisikan seorang muslim sebagai “orang yang tangan dan lidahnya tidak menyakiti seorang pun Muslim lainnya.” “Fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan,”(Al Quran), sebagai pesan kedamaian dan kemakmuran sekaligus sebagai hukum universal bagi penciptaan dan manusia, Islam mengklaim diri sama tuannya dengan manusia itu sendiri.
Sejarah pemikiran dalam Islam memang merupakan bawaan dari ajaran Islam sendiri. Karena dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk membaca, berfikir, menggunakan akal, yang kesemuanya medorong umat Islam terutama pada ahlinya untuk berfikir mengenai segala sesuatu guna mendapatkan kebenaran dan kebijaksanaan.
Kebangkitan pemikiran dalam dunia Islam baru muncul abad 19 yang dipelopori oleh Sayyid Jamalludin al-Afghani di Asia Afrika, Muhammad Abduh di mesir. Bias kedua tokoh ini di bawa oleh pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah seperti diantaranya K.H. Ahmad Dahlan. Berbekal ilmu agama yang ia kuasai dan ide-ide pembaru dari Timur Tengah, K.H. Ahmad Dahlan mencoba menerapkannya di bumi Nusantara.

B. Riwayat Hidup
(K.H. Ahmad Dahlan, Kauman, Yogyakarta, 1868-23 Februari 1923) Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putera keempat dari tujuh bersaudara dari keluarga K.H. Abu Bakar. K.H. Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogjakarta pada masa itu. Ibu dari K.H. Ahmad Dahlan adalah puteri dari H. Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kasultanan Yogyakarta pada masa itu. K.H. Ahmad Dahlan meninggal dunia di Yogyakarta, tanggal 23 Februari 1923. Beliau juga dikenal sebagai seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Nama kecil K.H. Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisy. Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhanya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Walisongo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa (Kutojo dan Safwan, 1991). Adapun silsilahnya ialah Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan) bin KH. Abu Bakar bin KH. Muhammad Sulaiman bin Kyai Murtadla bin Kyai Ilyas bin Demang Djurung Djuru Kapindo bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana Muhammad Fadlullah (Prapen) bin Maulana ‘Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim (Yunus Salam, 1968: 6).
Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Makkah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Makkah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah (Kutojo dan Safwan, 1991). Disamping itu KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. la juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta (Yunus Salam, 1968: 9). Beliau dimakamkan di KarangKajen, Yogyakarta.

C. Latar Belakang dan Ide Pemikiran
K.H. Ahmad Dahlan tidak pernah mengalami pendidikan formal. Ia menguasai beragam ilmu dari belajar secara otodidak baik belajar kepada ulama atau seorang ahli atau membaca buku-buku atau kitab-kitab. Beliau belajar ilmu fikih dari Kyai Mohammad Soleh yang juga kakak iparnya sendiri, belajar ilmu nahwu dari K.H. Muhcsin, belajar ilmu falaq dari K.H. Raden 0Dahlan dari Pondok Pesantren Termas, belajar ilmu hadits dari Kyai Mahfudz, belajar qiroatul qur’an dari Syekh Amin dan lain-lain. K.H. Ahmad Dahlan juga pernah berinteraksi dengan para ulama terutama saat beliau berada di Mekah, misalnya dengan Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya dan lain-lain. Kiai Ahmad Dahlan terlibat aktif dalam sistem kekuasaan Kerajaan Jawa sebagai pejabat keagamaan, bukan pedagang, dan prestasi duniawi bukan tujuan final, melainkan mediasi prestasi sesudah mati. Reformasi sosial budaya gerakan ini terus berlangsung hampir tanpa contoh dalam sejarah dan pemikiran pembaru Islam di berbagai belahan dunia. Ahmad Dahlan bisa dipastikan tidak pernah membaca karya Max Weber yang belum pernah berkunjung ke negeri ini. Jika terdapat kesesuaian gagasan dan kerja sosial keagamaan Dahlan dengan tesis Weber dan tradisi Calvinis, mungkin lebih sebagai ”insiden sosiologis” sunnatullah atau hukum alam.
Gagasan dasar Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir Al Quran, akal suci, temuan iptek, dan pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan akal suci, selain belajar pada pengalaman beragam bangsa dan pemeluk agama. Dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam, yaitu penyelamatan kehidupan umat manusia di dunia berdasarkan cinta kasih. Sikap K.H. Ahmad Dahlan dipraktekkan dalam misi dahwahnya untuk mengubah arah kiblat masjid-masjid Yogyakarta termasuk Masjid Kerathon yang dinilainya tidak tepat, dan kaena itu perlu diubah arahnya.
Ahmad Dahlan tidak serta merta menyuruh mengubah arah kiblat secara sepihak. Sebagai pembaru, ia lebih menekankan adanya dialog untuk meyakinkan sasaran dahwahnya, atau orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Karena menurut Ahmad Dahlan dialog merupakan alat atau sarana untuk mencapai kebenaran. Haji Majid, seorang murid K.H. Ahmad Dahlan menuliskan pengalamannya dalam risalah singkat Falsafah Ajaran K.H. Ahmad Dahlan. Setidaknya ada tujuh point yang dapat dipetik yaitu,
Pertama; Mengutip perkataan al-Ghazali, K.H. Ahmad Dahlan mengatakan bahwa manusia itu semuanya mati (perasaannya) kecuali para ulama yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulama itu senantiasa dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal. Dan yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas dan bersih.
Kedua; Kebanyakan mereka di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. K.H. Ahmad Dahlan heran kenapa pemimpin agama dan yang tidak beragama selalu hanya beranggap, mengambil keputusan sendiri tanpa mengadakan pertemuan antara mereka, tidak mau bertukar pikiran memperbincangkan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya anggapan-anggapan saja, disepakatkan dengan istrinya, disepakatkan dengan muridnya, disepakatkan dengan teman-temannya sendiri. Tentu saja akan dibenarkan. Tetapi marilah mengadakan permusyawaratan dengan golongan lain di luar golongan masing-masing untuk membicarakan manakah yang sesungguhnya yang benar dan manakah sesungguhnya yang salah.
Ketiga; Manusia kalau mengerjakan pekerjaan apapun, sekali, dua kali, berulang-ulang, maka kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai. Kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik dari sudut i’tiqat, perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimilikinya adalah benar.
Keempat; Manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, harus sama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal i‘tikad dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya, mencari kebenaran yang sejati.
Kelima; Setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam membaca beberapa tumpuk buku dan sudah memperbincangkan, memikirkan, menimbang, membanding-banding ke sana ke mari, barulah mereka dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang benar yang sesungguhnya. Dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan, inilah perbuatan yang benar. Sekarang kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir, kalau barang yang benar, akan terpisah dan apa-apa yang sudah menjadi kesenangannya, khawatir akan terpisah dengan teman-temannya.
Keenam; Kebanyakan para pemimpin belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya mempermainkan, memperalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah.
Ketujuh; Ilmu terdiri atas pengetahuan teori dan amal (praktek). Dalam mempelajari kedua ilmu itu supaya dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum bisa mengerjakan maka tidak perlu ditambah.
Bagi Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya, kecuali dipraktikkan. Betapapun bagusnya suatu program, menurut Dahlan, jika tidak dipraktikkan, tak bakal bisa mencapai tujuan bersama. Karena itu, Ahmad Dahlan tak terlalu banyak mengelaborasi ayat-ayat Al-Qur’an, tapi ia lebih banyak mempraktekkannya dalam amal nyata. Tafsirnya Ahmad Dahlan atas surat Ali ’Imran Ayat 104, basis teologis organisasi modern sebagai instrumen ritus dan pemecahan problem kehidupan manusia, tidak dtemukan dalam tafsir klasik.
Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran; 104).
Demikian pula tafsir surat Al-Ma’un sebagai referensi aksi pemberdayaan kaum tertindas atas pertimbangan pragmatis dan humanis, seperti aksi pemberdayaan kaum perempuan di ruang publik.
Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
Kecenderungan ideologisasi tafsir Salafi di atas bisa dilihat dari tumpang tindih ajaran Islam otentik dan ajaran Islam sebagai tasfir tersebut. Keyakinan kebenaran mutlak dan kesempurnaan ajaran Islam kemudian diterapkan pada tafsir Salafi yang dikukuhkan melalui hierarki kekudusan sejarah yang menempatkan generasi sahabat lebih kudus dan lebih benar dari generasi tabi’in (pascasahabat) dan seterusnya.
Gagasan genial Dahlan mencairkan hegemoni tafsir Salafi yang secara otentik tidak bisa dirujukkan pada Abduh, Rasyid Ridla, dan Afghani, apalagi Wahabi. Rasionalitas pemahaman dan praktik ritus mungkin diambil dari tokoh pembaru, tapi inovasi kreatif pragmatis-humanis pemihakan pada kaum tertindas diambil dari pengalaman kaum Kristiani di Tanah Air. Lebih penting lagi ialah pengalaman induktif kemanusiaan universal Kiai sendiri yang mendasari hampir seluruh gagasan dan kerja sosialnya.
Sulit dicari contohnya dalam sejarah pemikiran Islam ketika Kiai mendirikan organisasi dan berbagai model pemberdayaan perempuan, kaum proletar dan tertindas (mustadl’afin). Sayang, model gerakan yang belakangan populer di kalangan LSM itu kini semakin terasing dari kegiatan Muhammadiyah ketika gerakan ini tumbuh besar.

D. Gagasan Pemikiran
1. Pembaharuan Lewat Politik
Sebelum Muhammadiyah berdiri, Kiai Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Tahun 1906, Kiai diangkat sebagai khatib Masjid Besar Yogyakarta dengan gelar Ketib Amin oleh Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam usianya yang relatif muda sekitar 28 tahun, ketika ayahanda Kyai mulai uzur dari jabatan serupa. Satu tahun kemudian (1907) Kiai memelopori Musyawarah Alim Ulama. Dalam rapat pertama beliau menyampaikan arah kiblat Masjid Besar kurang tepat.
Tahun 1922 Kiai membentuk Badan Musyawarah Ulama. Tujuan badan itu ialah mempersatukan ulama di seluruh Hindia Belanda dan merumuskan berbagai kaidah hukum Islam sebagai pedoman pengamalan Islam khususnya bagi warga Muhammadiyah. Badan Musyawarah ini diketuai RH Moehammad Kamaludiningrat, penghulu Kraton. Meskipun pernah berbeda pendapat, Moehammad Kamaludiningrat ini yang mendorong para pimpinan Muhammadiyah kemudian membentuk Majelis Tarjih (1927). Majelis ini diketuai Kiai Mas Mansur. Dengan tujuan dakwah agar manusia berfikir dan tertarik pada kebagusan Islam melalui pembuktian jalan kepandaian dan ilmu.
Tahun 1909, Kiai Ahmad Dahlan bergabung dengan Boedi Oetomo. Tujuannya selain sebagai wadah semangat kebangsaan, juga untuk memperlancar aktivitas dakwah dan pendidikan Islam yang dilakukannya. Ketika Muhammadiyah terbentuk, bahkan 7 orang pengurusnya menyusul bergabung dengan Boedi Oetomo. Hubungan Muhammadiyah dengan Boedi Oetomo sangat erat, sehingga Kongres Boedi Oetomo tahun 1917 diselenggarakan di rumah Kiai Ahmad Dahlan.
Di sisi lain Dr. Soetomo pendiri Boedi Oetomo juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan menjadi Penasehat (Adviseur Besar) Muhammadiyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 (Surabaya), Dr.Soetomo memberikan ceramah (khutbah) dengan tema Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Khutbah ini yang mendorong lahirnya PKO dengan rumah sakit dan panti asuhannya kemudian. Dr.Soetomo pun membantu memperlancar pengesahan berdirinya Muhammadiyah, tiga tahun setelah berdirinya.
Untuk mengetahui informasi perkembangan pemikiran di Timur Tengah Ahmad Dahlan menjalin hubungan intensif melalui Jami’at Khair dan masuk menjadi anggotanya pada tahun 1910. Ketika Syarikat Islam berdiri, Ahmad Dahlan pun ikut serta menjadi anggota.
Rupannya dengan masuknya Ahmad Dahlan pada semua organisasi tersebut di atas dakwahnya semakin meluas dan mendapat respon positif dan di dukung oleh kalangan modernis dan perkotaan. Dari sinilah Ahmad Dahlan mendapat masukan dari berbagai pihak, yang akhirnya pada tanggal 18 November 1912 Ahmad Dahlan mendirikan wadah gerakan bagi pikirannya yaitu “Muhammadiyah”

2. Pembaharuan Lewat Pendidikan
Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut:
KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat; Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam;
Usahanya `memberi warna” pada Budi Utomo yang cenderung kejawen dan sekuler, tidaklah sia-sia. Terbukti kemudian dengan munculnya usulan dari para muridnya untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri, lengkap dengan organisasi pendukung.
Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kelemahan pesantren yang biasanya ikut mati jika kiainya meninggal. Maka pada 18 Nopember 1912 berdirilah sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah. Sekolah tersebut mengambil tempat di ruang tamu rumahnya sendiri ukuran 2,5 x 6 M di Kauman.
Madrasah tersebut merupakan sekolah pertama yang dibangun dan dikelola oleh pribumi secara mandiri yang dilengkapi dengan perlengkapan belajar mengajar modern seperti; bangku, papan tulis, kursi (dingklik; kursi berkaki empat dari kayu dengan tempat duduk panjang), dan sistem pengajaran secara klasikal.
Cara belajar seperti itu, merupakan cara pengajaran yang asing di kalangan masyarakat santri, bahkan tidak jarang dikatakan sebagai sekolah kafir. Pernah dia kedatangan seorang tamu guru ngaji dari Magelang yang mengejeknya dengan sebutan kiai kafir, dan kiai palsu karena mengajar dengan menggunakan alat-alat sekolah milik orang kafir. Kepada guru ngaji yang mengejeknya itu Dahlan sempat bertanya, “Maaf, Saudara, saya ingin bertanya dulu. Saudara dari Magelang ke sini tadi berjalankah atau memakai kereta api?”
“Pakai kereta api, kiai,” jawab guru ngaji. “Kalau begitu, nanti Saudara pulang sebaiknya dengan berjalan kaki saja,” ujar Dahlan. “Mengapa?” tanya sang tamu keheranan. “Kalau saudara naik kereta api, bukankah itu perkakasnya orang kafir?” kata Dahlan telak.
Di sinilah Ahmad Dahlan menerapkan Al Qur’an surah 96 ayat 1 yang memberi penekanan arti pentingnya membaca, diterjemahkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Ahmad Dahlan berfikir dengan pendidikan buta huruf diberantas. Apabila umat Islam tidak lagi buta huruf, maka mereka akan mudah menerima informasi lewat tulisan mengenai agamanya.
3. Pembaharuan Pemikiran Budaya
Ketika Grebeg Hari Raya dalam tradisi Kraton Yogyakarta jatuh sehari sesudah hari raya Islam, Kiai meminta menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Tengah malam, diantar Kanjeng Kiai Penghulu, Dahlan diterima Sang Raja dalam sebuah ruang tanpa lampu. Setelah Dahlan menyampaikan usul agar Grebeg diundur sehari, Raja bersabda bahwa Grebeg dilaksanakan sesuai dengan tradisi Jawa, Dahlan dipersilakan menyelenggarakan shalat Hari Raya sehari lebih dahulu.
Kiai begitu terkejut mendapati ruang paseban penuh dengan pangeran dan pejabat kerajaan mendampingi Raja saat lampu ruang paseban dinyalakan. Sang Raja kembali bersabda bahwa pemadaman lampu itu sengaja dilakukan agar Dahlan tidak merasa kikuk saat menyampaikan usulnya kepada Raja.
Hubungan harmonis Dahlan dan pusat kekuasaan Jawa cukup unik dan menarik dikaji ketika kerajaan dipandang sebagai pusat tradisi Kejawen yang penuh mistik. Kelahiran Muhammadiyah sendiri berkait dengan kebijakan Hamengku Buwono VII dan VIII. Kepergian Dahlan naik haji dan bermukim di Mekkah adalah perintah langsung Sri Sultan Hamengko Buwono VII. Raja memandang penting Raden Ngabei Ngabdul Darwis (nama kecil Ahmad Dahlan) belajar Islam dari asal kelahirannya. Sepulang haji, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memerintahkan Dahlan bergabung dalam Boedi Oetomo. Reformasi Islam pun mulai berlangsung dari sini.
Konflik keras justru muncul dalam komunitas Kauman dari ulama senior dan Kiai Dahlan. Disharmoni Muhammadiyah dan pusat kekuasaan Jawa mulai muncul ketika gerakan ini memperkuat ortodoksi Fikih sesudah pendirinya wafat tahun 1923. Gerakan pembaruan Islam kemudian berkembang berhadap-hadapan dengan pusat kekuasaan Jawa.
Suasana sosial politik yang melingkupi kehidupan Dahlan di atas berbeda dengan pembaru Islam Saudi Arabia, Mesir, Iran, Afganistan, Aljazair, Pakistan, atau India. Jika para pembaru itu banyak berhubungan dengan pusat kebudayaan Eropa (Perancis dan Inggris), Kiai memperoleh pendidikan di lingkungan kerajaan. Interaksinya dengan elite kerajaan, pejabat kolonial, priayi Jawa, pendeta, dan pastor memberi ruang lebih luas menjelajahi berbagai persoalan dunia global atau nasional dan lokal.
4. Pembaharuan Pemikiran Ekonomi
Tulisan pembaharuan pemikiran ekonomi Ahmad Dahlan, penulis kurang mendapat reverensi buku yang cukup untuk mengupasnya. Untuk itu penulis mengambil inisiatif mengambil dan menyampaikan kembali artikel Sutia Budi yang berjudul “Gerakan Ekonomi Muhammadiyah; Sebuah Gugatan” 3 September 2007, dengan sentuhan pikiran penulis.
Jiwa ekonomi terlihat dari profil kehidupan KH. Ahmad Dahlan yang bekerja sebagai pedagang batik (bussinessman) di samping kegiatan sehari-harinya sebagai guru mengaji dan khatib. KH. Ahmad Dahlan sering melakukan perjalan-an ke berbagai kota untuk berdagang. Dalam perjalanan bisnisnya, KH. Ahmad Dahlan selalu membawa misi dakwah Islamiyah.
Kepada para aktivis organisasi dan para pendukung gerakannya, KH. Ahmad Dahlan berwanti-wanti: “Hidup-hidupilah Muhammad-iyah, dan jangan hidup dari Muhammadiyah”. Himbauan ini menimbul-kan konsekuensi tertentu. Menurut Dawam Raharjo mengatakan, konsekuensi yang lain adalah bahwa untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya, mereka harus memajukan usahanya agar bisa membayar zakat, shadaqah, infaq atau memberi wakaf, warga Muhammadiyah harus menengok ke organisasi lain. Pada waktu itu, yang bergerak di bidang sosial-ekonomi adalah Sarekat Dagang Islam (SDI), kemudian bernama Sarekat Islam (SI) itu. Itulah sebabnya warga Muhammadiyah sering berganda keanggotaan, Muhammadiyah dan Sarekat Islam.
Pada tahun 1921, Muhammadiyah memprogramkan perbaikan ekonomi rakyat, salah satunya adalah dengan membentuk komisi penyaluran tenaga kerja pada tahun 1930. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1959 mulai dibentuk jama’ah Muhammadiyah di setiap cabang dan terbentuknya dana dakwah. Program-program ekonomi yang dirancang ternyata menjadi dorongan untuk terbentuknya Majelis Ekonomi Muhammadiyah.
Namun, sebagaimana diungkap Mu’arif (2005:223), dalam persoalan ekonomi ini, Persyarikatan Muhammadiyah mengalami posisi dilematis. Di satu sisi, visi ekonomi ketika hendak membangun perekonomian yang tangguh haruslah didasarkan pada profesionalisme. Adapun untuk mengantarkannya pada profesionalisme itu biasanya menggunakan cara yang mengarah pada dunia bisnis kapitalis. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan visi kerakyatan yang pada awal berdirinya persyari-katan menjadi agenda utama.
5. Pembaharuan Bidang Sosial
Praktek amal nyata yang fenomenal ketika menerapkan apa yang tersebut dalam surah Al Maun yang secara tegas memberi peringatan kepada kaum muslimin agar mereka menyayangi anak-anak yatim dan membantu fakir miskin. Aplikasi surah al Ma’un ini adalah terealisirnya rumah-rumah yatim dan menampung orang-orang miskin.
Ketika menerapkan Al Qur’an surah 26 ayat 80, yang menyatakan bahwa Allah menyembuhkan sakit seseorang, maka didirikannya balai kesehatan masyarakat atau rumah sakit-rumah sakit. Lembaga ini didirikan, selain untuk memberi perawatan pada masyarakat umum, bahkan yang miskin digratiskan, juga memberi penyuluhan, betapa pentingnya arti sehat.

E. Relefansi Pemikiran Ahmad Dahlan pada Konteks Kekinian
Kontinuitas dan perubahan merupakan dua ciri yang menonjol dari perkembangan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Kontinuitas mewujudkan diri dalam kecenderungan kaum muslim untuk : (1) melestarikan pelbagai kepercayaan dan praktik (keagamaan), yang sebagian besar tidak bisa diterima di daerah-daerah tertentu; dan (2) membatasi Islam hanya dalam bentuk ritual dan tidak menginspirasikan perubahan dalam kehidupan sosial, kultural dan material. Muhammadiyah yang selalu di "elu-elukan" oleh warga persyarikatan maupun banyak orang diluar persyarikatan sebagai ormas terkaya dalam bidang amal usaha, gerakan Islam modernis, dan ormas terbesar nomor dua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama, ternyata memiliki krisis legitimasi dari para pengikutnnya. Hal ini ditunjukkan dengan polarisasi keyakinan dan bahkan pembangkangan terhadap manhaj Muhammadiyah ditingkat basis, seperti cabang dan ranting. Hal serupa juga tidak menutup kemungkinan dengan munculnya kecenderungan yang sama dan para pimpinan diberbagai tempat yang saat sekarang duduk sebagai pejabat teras di Pimpinan Daerah sampai Pusat. Layaknya bakteri atau virus yang begitu cepat menyebar dan tidak pandang bulu untuk menyerang paradigma pengurus Muhammadiyah saja, melainkan para aktivis mudanya pun telah tertular kegenitan virus politik praktis.
Disinilah, bentuk-bentuk penjarahan anggota dan kader muda Muhamnaadiyah secara besar-besaran terjadi. Mereka yang di "gadang gadang" sebagai resources dan pelopor baru Muhammadiyah ternyata juga mengalami pembangkangan terhadap organisasi induknya.
Menurut hemat penulis, porak porandanya sistem maupun kondisi internal ini dikarenakan belum maksimalnya para pimpinan Muhammadiyah untuk menjawab kebutuhan - moral maupun spiritual - kadernya. Segala bentuk gagasan bertema purifikasi dan pembaharuan yang melangit dalam segala bidang selalu dikedepankan. Hal ini menjadikan para pimpinan terjebak dan bahkan tercerabut dari akar permasalahan. Peran mubaligh Muhammadiyah dengan sendirinya telah tergeser dengan munculnya para intelektual (meminjam istilah Kuntowijoyo) muslim tanpa masjid.
Para cendekiawan muslim Muhammadiyah ini terlahir dari rahim forum-forum ilmiah keagamaan, buku-buku ke-Islaman dan berbagai media yang menunjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Tak pelak jika terkadang para cendekiawan produk Muhammadiyah ini gagap dalam menjawab masalah-masalah fundamental persyarikatan khususnya dan masyarakat umumnya.
Masih mungkinkah Persyarikatan Muhammadiyah membangkitkan kembali kesadaran solidaritas umat Islam dengan metode K.H. Ahmad Dahlan. Dengan menggunakan Al Qur’an Surat Al Maun terhadap rasa kepeduliannya dan solidaritasnya terhadap sesama. Mungkinkah di tengah masyarakat objek dakwah Persyarikatan Muhammadiyah, masyarakatnya sedang diterpa budaya hedonisme dan sekulerisme, kembali ke ajaran Islam?
Masih mampukah Persyarikatan Muhammadiyah membangkitkan kembali kesadaran berpartisipasi aktif menciptakan masyarakat bermartabat, dengan memedulikan duka nestapa yang diderita oleh anak yatim piatu dan fakir miskin korban kebijakan struktural? Kita tahu, Persyarikatan Muhammadiyah sekarang sudah membangun sarana pendidikan dari play group hingga perguruan tinggi serta pesantren modern. Akan tetapi, masih adakah guru dan dosen serta "dokter pejuang" seperti zaman K.H. Ahmad Dahlan. Kebijakan pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah terlihat cenderung berorientasi memenuhi kebutuhan pendidikan untuk sesama, need of union, dengan sistem pendidikan pada umumnya.
sungguh, K.H. Ahmad Dahlan sedang menangis. Di tengah kegalauan kehidupan kota, pelayanan masyarakat bawah dari Persyarikatan Muhammadiyah tidak dikenal oleh masyarakat. Hal itu tergantikan pelayanannya oleh Dompet Dhuafa (DD), Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat Indonesia Dompet Sosial Ummul Quro (RZI DSUQ) dan sejenisnya. Realitas yang demikian ini, agaknya menjadikan K.H. Ahmad Dahlan menangis. Karena, Persyarikatan Muhammadiyah telah kehilangan aktivis dakwahnya yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat kota dan desa.

F. Tinjauan Kritis Pemikiran Ahmad Dahlan
Abdul Munir Mulkhan dalam beberapa kajiannya tentang geneologi intelektualitas Ahmad Dahlan mencatat adanya korelasi ideologis dalam beberapa pemikiran pendiri gerakan Muhammadiyah ini dengan pemikiran Ibn Taimiyah. Pokok-pokok pandangan Ibn Taimiyah yang dinilai mempunyai pengaruh besar terhadap dinamika gerakan pembaharuan di dunia Islam, dan Ahmad Dahlan pada khususnya ialah:
1. Satu–satunya kunci untuk memahami Islam adalah al Quran dan Sunnah Rasul.
2. Ijtihad sebagai upaya memahami Islam dari sumber primer (al Quran dan sunnah) merupakan proses tidak pernah selesai.
3. Ummat Islam tidak harus dipimpin oleh hanya seorang khalifah.
4. Usaha yang dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan kemampuan akal dan kecerdasan berpikirnya semata–mata untuk menemukan dan mencapai kebenaran mutlak, adalah suatu usaha yang mustahil.
Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap al Quran dan sunnah, perlu mempergunakan pendekatan dan contoh yang dilakukan oleh golongan salaf yang merupakan generasi pertama ummat Islam.
Gerakan reformasi Islam dalam dunia Arab modern dimulai dan disemai oleh para pemikir-pemikir Muslim rasionalis semenjak Rifa'at Tahtawi dan al-Tunisi. Puncaknya dalam gerakan pembaharuan Muhammad 'Abduh. Dan `Abduh adalah cikal-bakal gerakan reformis yang ada sekarang ini. Hanya, kecenderungan dikotomis untuk menjadi "kiri" atau "kanan" dalam madzhab 'Abduh semakin intens. Kelompok kiri penerus 'Abduh semakin lama semakin kiri (menjadi sekular), dan kelompok kanan juga terus semakin kanan, atau memutuskan diri sama sekali dari kerangka ajaran sang imam, yaitu menjadi fundamentalis.
Wawasan keberagamaan Dahlan mengedepankan sikap inklusivitas, pluralitas dan relativitas dalam memandang sebuah pemahaman kebenaran. Kepribadian Dahlan ini sangat mewarnai corak penampilan Muhammadiyah pada fase–fase awal. Beliau menafsirkan Islam sebagai realitas yang dinamis dan hidup. Tafsir sosial Islam yang dilakukan Dahlan menyuarakan kepentingan pemihakan kepada konstruksi-konstruksi sosial yang marjinal, terjajah, dan tertindas oleh sebuah sistem otoritas/struktur sosial yang opresif.
Menurut Munir Mulkhan, kesatuan kemanusiaan di atas merupakan dasar berbagai gagasan KH. Dahlan tentang sikap kritis terhadap kebenaran yang selama ini diyakini pemeluk agama dan pemimpin agama. Begitu pula pemikiran tentang pentingnya sikap terbuka dan kesediaan untuk belajar kepada orang lain, walaupun kepada orang yang berbeda agama. Tampak jelas bahwa bagi KH. Ahmad Dahlan, Islam merupakan ajaran untuk pencapaian kesejahteraan dan perdamaian seluruh umat manusia.



DAFTAR PUSTAKA


Jajang Jahroni, Modernisme dan Radikalisme Islam di Indonesia: Menafsirkan Warisan Muhammad Abduh dan Rashīd Ridhā (Book Riview: Giora Eliraz, Islam in Indonesia, Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension, Great Britain: Sussex Academic Press, 2004, xi + 142 pages), Studia Islamika, Vol. 11, No. 3, 2004, Hlm. 577.
Ali Mahdi Khan, Dasar-dasar Filsafat Islam, Pengantar ke Gerbang Pemikrian, diterjemahkan dari “The Elements of Islamic Philosophy, Bandung, Nuansa, 2004, hlm. 23-24.
Ensiklopedi Islam/penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Cet.4, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm.83.
Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, kata kunci: http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Dahlan
Herry Muhammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20; Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm.8.
Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhamadiyah; dalam perspektif perubahan sosial, Cet.I, Jakarta, Bumi Aksara, 1990,hlm.6
Abdul Munir Mulkhan, Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kiai Ahmad Dahlan, (Artikel publikasi)” Yogyakarta
Herry Muhammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20; Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm.9.
Herry Muhammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20; Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm.11.
Al Quran Terjemahan Elektronik, Surat Ali Imran, Ayat, 104.
Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhamadiyah; dalam perspektif perubahan sosial, Cet.I, Jakarta, Bumi Aksara, 1990,hlm.17.
Herry Muhammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20; Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm.10.
Tulisan ini telah diterbitkan di Jurnal Equilibrium Vol. 2, No. 3 (sebelum Muktamar Muhammadiyah Malang).
Herry Muhammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20; Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm.10-11.
Jurnal, “Pemikiran Modern Muhammadiyah, www..lpam-Surabaya.org./JendToln2.pdf,
Ahmad Mansyur Suryanegara, Duh, KH Ahmad Dahlan Menangis, Artikel dalam Muktamar Muhammadiya ke-45
Farid Setiawan, "Ahmad Dahlan Menangis" (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkhan), Senin, 20 Pebruari 2006
Fajar Riza Ul Haq, Melacak Akar Ideologi Pemikiran Ahmad Dahlan, Artikel pada DAM DPP IMM Jawa Tengah, 24 September 2003.